Politisi PDIP Ragukan Efektivitas WFH ASN Setiap Jumat

Kebijakan pemerintah yang menetapkan kerja dari rumah atau WFH bagi ASN setiap hari Jumat menuai respons. Salah satunya datang dari politisi PDIP, Deddy Sitorus. Ia mengaku bingung dengan pilihan hari itu dan meragukan efektivitasnya.

"Ya terus terang saya bingung jika hari Jumat yang dipilih untuk WFH," ujar Deddy kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, ada potensi kebijakan ini justru tidak efektif, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak.

Deddy, yang juga anggota Komisi II DPR, merasa pemerintah harus punya dasar perhitungan yang jelas. Soalnya, keputusan ini bukan cuma soal mobilitas pegawai negeri. Dampaknya bisa menjalar ke banyak aspek lain, mulai dari aktivitas ekonomi sampai pola konsumsi masyarakat.

"Saya tidak mengerti apa dasarnya memilih long weekend sebagai hari WFH," jelasnya.

Ia menambahkan, untuk memutuskan hari yang tepat harus ada hitung-hitungan psikososial, proyeksi ekonomi, dan analisis pola mobilitas. "Banyak hitungan lain berdasarkan berbagai skenario," sambung Deddy.

Karena itu, ia menyarankan agar efektivitas kebijakan ini diuji dengan data yang terukur. Nantinya, grafik konsumsi BBM dan data pergerakan kendaraan bisa jadi bahan evaluasi.

"Mari kita lihat setelah dua atau tiga minggu ke depan sebelum melakukan evaluasi," tuturnya.

Di sisi lain, menurut sejumlah saksi, pemerintah punya alasan tersendiri. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemilihan hari Jumat bukan tanpa dasar. Kebijakan ini dihitung berdasarkan pengalaman masa pandemi COVID-19 dulu.

"Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian kementerian telah melakukan itu, kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi," kata Airlangga dalam jumpa pers, Selasa (31/3).

Alasannya sederhana: beban kerja di akhir pekan itu dinilai tidak sepadat hari-hari lain. Namun begitu, Airlangga menekankan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan lancar.

"Kita pilih hari Jumat karena memang setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan," ujarnya.

Meski penjelasan sudah diberikan, keraguan tetap ada. Deddy Sitorus memilih bersikap wait and see. Ia berharap ada evaluasi menyeluruh, apalagi jika kondisi geopolitik seperti konflik Timur Tengah terus berlarut-larut.

"Kita lihat saja dulu seberapa efektif pilihan nanti," pungkasnya.