PDIP Desak Pemerintah Kembali ke Politik Luar Negeri Bebas-Aktif di Tengah Konflik Arab

SURABAYA Menanggapi konflik bersenjata yang kembali memanas di Jazirah Arab, PDIP mendesak pemerintah agar kembali pada prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Partai ini menilai, dalam situasi geopolitik global yang penuh ketegangan saat ini, Indonesia tak boleh kehilangan arah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melihat dunia sedang dilanda rivalitas antar kekuatan besar, ditambah lagi dengan ketegangan ekonomi dan krisis kemanusiaan di mana-mana. Menurutnya, kondisi semacam ini menuntut sikap yang jelas dan teguh dari Indonesia di panggung internasional.

“Bung Karno telah meletakkan fondasi melalui politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia harus berani menyatakan sikap, tetapi tetap menjaga independensi dari pengaruh blok mana pun,” beber Hasto, Senin (30/3/2026).

Bagi PDIP, prinsip bebas-aktif itu bukan cuma kenangan sejarah belaka. Ia adalah doktrin strategis yang masih sangat relevan, terutama di tengah dunia yang semakin multipolar seperti sekarang. Hasto memperingatkan, tanpa sikap yang jelas, negara berkembang seperti Indonesia bisa dengan mudah terseret arus kepentingan global yang seringkali tak sejalan dengan kepentingan nasional kita sendiri.

Karena itulah, posisi Indonesia haruslah sebagai kekuatan penyeimbang. Peran kita adalah mendorong nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Itu semua sesuai dengan amanat konstitusi, terutama Pembukaan UUD 1945.

Hasto lalu mengajak kita melihat ke belakang. Peran strategis Indonesia, katanya, pernah diperlihatkan dengan gemilang pada Konferensi Asia Afrika 1955. Saat itu, Indonesia tampil sebagai pelopor solidaritas global yang menolak dominasi kekuatan-kekuatan besar.

“Indonesia memiliki legitimasi historis dan moral untuk berbicara di forum internasional, terutama dalam membela negara-negara yang mengalami ketidakadilan,” tegasnya.

Nah, untuk konteks sekarang, PDIP mendorong pemerintah Prabowo Subianto agar konsisten dengan amanat konstitusi tersebut. Intinya, Indonesia harus aktif menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Di sisi lain, Hasto juga membocorkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah bertemu dengan Presiden Prabowo. Pertemuan itu salah satunya membahas isu bangsa dan masalah geopolitik internasional yang sedang panas.

Dari pembicaraan itu, muncul poin penting: para pemimpin bangsa perlu terus berdialog. Megawati pun berbagi pengalaman dengan Prabowo. Sebelumnya, mantan presiden kelima itu sebenarnya sudah diundang bersama tokoh bangsa lain untuk bertemu, tapi saat itu Prabowo masih ada agenda di luar daerah.

Jadi, pandangan PDIP soal sikap politik luar negeri Indonesia saat ini memang cukup tegas. Hasto menjelaskan, kemerdekaan Indonesia sejak dulu ditujukan untuk membangun persaudaraan dunia. Sebagai bangsa yang pernah tertindas, kita punya semangat untuk mendorong kemerdekaan bagi semua bangsa.

"Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah yang harus dilanjutkan oleh seluruh Presiden," pungkas Hasto menutup pernyataannya.