Pengamat: Pembatasan Media Sosial untuk Anak Bisa Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Tapi, jangan dikira semuanya mulus. Yetty mengingatkan, implementasinya pasti ada tantangan. Kendala utamanya? Sumber daya. Baik dari segi anggaran maupun manusia. Tanpa dukungan yang memadai, aturan bagus pun bisa jadi tak optimal di lapangan.

Ia juga menilai, suara anak-anak sendiri harus didengar. Melibatkan mereka dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan adalah hal penting. Pendekatan partisipatif semacam ini bakal memastikan regulasi yang dibuat benar-benar memperhatikan kebutuhan dan hak mereka sebagai subjek utama.

Lalu, apa strateginya? Yetty menawarkan beberapa ide. Pertama, literasi digital perlu diintegrasikan ke kurikulum sekolah. Dengan begitu, anak-anak dibekali kemampuan sejak dini.

Kedua, kapasitas guru harus ditingkatkan. Mereka butuh pelatihan dan dukungan agar mampu mendampingi siswa menggunakan media sosial dan teknologi dengan tepat.

Yang ketiga, kolaborasi. Sekolah, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama. Perlindungan anak nggak bisa dilakukan sepenggal-sepenggal; ini tanggung jawab barengan.

Sementara itu, ada pula pandangan yang menekankan pentingnya edukasi etika dan tanggung jawab digital. Ini dianggap krusial. Tujuannya agar anak nggak cuma terlindung dari dampak buruk, tapi juga tumbuh jadi pengguna teknologi yang bijak dan bertanggung jawab.

Dengan segala upaya itu, harapannya implementasi UU Perlindungan Anak di ranah digital nggak cuma bersifat membatasi. Tapi juga bisa membentuk generasi muda yang cerdas, aman, dan berkarakter di tengah gempuran teknologi masa depan.