Pemerintah Siapkan Skema Daring Terbatas untuk Antisipasi Krisis Energi

Jakarta kembali bersiap. Kali ini, ancamannya bukan virus, melainkan gejolak di Timur Tengah yang berpotensi memicu krisis energi global. Menyikapinya, pemerintah mulai menggodok sejumlah langkah antisipasi. Salah satu yang mencuat adalah rencana kembali ke pembelajaran daring di sektor pendidikan.

Namun begitu, langkah ini bukannya tanpa bayang-bayang. Kita masih punya memori segar tentang pandemi Covid-19. Kala itu, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) justru memunculkan persoalan baru: learning loss. Istilah itu menggambarkan kondisi turunnya motivasi, kemampuan belajar, dan prestasi akademis siswa secara signifikan.

Dampaknya ternyata tak main-main. Sebuah studi global oleh Save the Children di pertengahan 2020, yang mencakup 46 negara termasuk Indonesia, mengungkap fakta memprihatinkan. Tercatat, sekitar 7 dari 10 anak mengaku jarang belajar atau hanya belajar sedikit sekali selama masa pandemi berlangsung.

Akar masalahnya berlapis. Mulai dari keterbatasan materi belajar yang memadai, ketiadaan kuota internet atau gawai, sampai pada persoalan psikologis. Banyak siswa yang kehilangan motivasi karena kesulitan memahami tugas dan merasa tak mendapat bimbingan guru secara optimal.

Pemerintah sendiri tak menampik realitas pahit ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, pernah secara terbuka mengakui betapa seriusnya learning loss yang dialami bangsa ini.

"Selama pandemi, pembelajaran dilakukan secara daring, atau malah tidak ada pembelajaran sama sekali, dan dampaknya masih bisa dirasakan sampai sekarang," ujar Mu'ti.

Lantas, bagaimana dengan skema daring yang baru dirancang ini? Rencananya, kebijakan ini masih dalam tahap perencanaan matang dan baru akan diterapkan sekitar bulan April, usai Lebaran. Menko PMK Pratikno menjelaskan, nantinya penerapan pembelajaran daring akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran atau kuliahnya. Tidak seragam.

Misalnya, untuk kegiatan yang bersifat praktikum, diarahkan agar tetap dilaksanakan secara tatap muka. Tujuannya jelas: menjaga kualitas proses belajar. Pendekatan ini diambil dengan mempertimbangkan keragaman jenjang pendidikan dan kebutuhan spesifik masing-masing bidang.

Pratikno menegaskan, ada prinsip utama yang harus dipegang.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya," katanya.

Jadi, di satu sisi ada urgensi menghemat energi, di sisi lain ada tantangan besar mencegah terulangnya learning loss. Jalan tengahnya harus benar-benar ditemukan.