KPK Tegaskan Tahanan Rumah Yaqut Tak Hambat Penyidikan Kasus Kuota Haji

Keputusan KPK mengalihkan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas ke tahanan rumah takkan mengganggu penyidikan kasus kuota haji. Begitu penegasan juru bicara lembaga antirasuah itu, Budi Prasetyo, saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Minggu.

"Kami pastikan tidak menghambat proses penyidikan," tegas Budi.

Menurutnya, KPK justru sedang fokus menyelesaikan berkas perkara secepat mungkin. "Kami akan segera melengkapi berkas penyidikannya agar bisa segera limpah ke tahap penuntutan," tambahnya.

Isu soal keberadaan Yaqut ini sendiri sempat mencuat dari dalam rutan. Silvia Rinita Harefa, istri dari terdakwa kasus lain, Immanuel Ebenezer Gerungan, menyebutkan hal itu usai menjenguk suaminya pada Sabtu (21/3) siang.

"Tadi sih sempat enggak lihat Gus Yaqut ya," ujar Silvia kepada para wartawan yang menunggu. "Infonya sih, katanya keluar Kamis (19/3) malam."

Ia melanjutkan, kabar serupa beredar saat salat Idul Fitri pada 21 Maret. "Kata orang-orang di dalam ya, enggak ada. Beliau enggak ada," katanya.

Silvia mengaku informasi itu bukan rahasia di kalangan tahanan. "Semuanya pada tahu mengenai itu. Cuma mereka bertanya-tanya saja," ujarnya. Ia bahkan menyarankan jurnalis untuk mengecek kebenarannya sendiri. "Coba aja kawan-kawan cari info lagi. Itu aja sih infonya."

Kabar itu akhirnya terbukti. Malam harinya, KPK mengonfirmasi bahwa Yaqut memang telah menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam, 19 Maret 2026. Keputusan ini diambil menyusul permohonan keluarga pada 17 Maret sebelumnya. Meski begitu, KPK menjamin pengawasan tetap berjalan.

Yaqut sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji Indonesia 2023-2024 pada 9 Januari 2026. Setelah praperadilannya ditolak, ia ditahan di Rutan KPK pada 12 Maret. Kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp622 miliar menurut BPK ini, kini memasuki fase baru dengan status tahanan rumah Yaqut yang disebut hanya bersifat sementara.