BPJS Kesehatan Soroti Peran Krusial Pemerintah Daerah dalam Keberlanjutan JKN

“Mereka mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN untuk warga yang belum terlindungi. Apresiasi setinggi-tingginya juga untuk daerah-daerah yang sudah mewujudkan UHC. Ini adalah wujud nyata gotong royong melalui Program JKN.”

Lebih jauh Pujo menerangkan, JKN pada hakikatnya adalah manifestasi gotong royong yang melibatkan banyak pihak. Bukan cuma BPJS Kesehatan. Sinergi lintas sektor harus terus diperkuat, kolaborasi antara pusat dan daerah mutlak diperlukan. Tujuannya, mengelola ekosistem JKN yang kompleks ini agar hak masyarakat atas layanan kesehatan berkualitas benar-benar terpenuhi.

“Sebelum ada JKN, banyak yang sakit tapi tak bisa berobat karena terbentur biaya. Sekarang, negara hadirkan program ini agar mereka tak terbebani,” jelasnya.

“Di tahun 2025 saja, catatan kami menunjukkan pemanfaatan JKN bisa lebih dari 2 juta per hari. Ini bukti nyata betapa pentingnya program ini untuk kita semua. Mari kita jaga bersama agar manfaatnya tetap bisa dirasakan hingga masa depan.”

Di sisi lain, respons dari DIY pun datang. Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyampaikan bahwa Gubernur mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari BPJS Kesehatan terkait capaian UHC di atas 99% itu.

“Alhamdulillah, cakupan kepesertaan JKN kita sudah 99%,” tuturnya.

“Soal verifikasi data peserta PBI JK yang sempat dinonaktifkan, kalau di DIY semua aman. Tidak ada kendala berarti.”