Gubernur Jateng Serukan Integritas Nyata Pasca Penetapan Bupati Cilacap Tersangka KPK

Luthfi tak bisa menyembunyikan rasa prihatinnya. Kejadian ini, menurutnya, sungguh memilukan. Apalagi, ini bukan yang pertama kalinya. Sebelum Bupati Cilacap, sudah ada dua kepala daerah lain di Jawa Tengah yang berurusan dengan KPK: Bupati Pati Sudewo dan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Rantai kasus itu jelas membuatnya gusar.

"Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,"

kata Luthfi dalam sebuah keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026). Tekanannya terasa. Baginya, integritas bukanlah sekadar wacana.

Sebenarnya, upaya pencegahan sudah dilakukan. Pemprov Jateng sendiri telah menjalin kerja sama dengan KPK, khususnya melalui Korsupgah, untuk memberikan pengarahan intensif. Sasaran mereka jelas: para kepala daerah hingga anggota DPRD. Intinya, memberi pemahaman sebelum semuanya terlambat.

Momen peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pun tak disia-siakan. Saat itu, semua pihak diingatkan keras. Jangan coba-coba menyimpangkan anggaran, apalagi sampai melanggar hukum. Peringatan itu digaungkan, tapi nyatanya, masih ada yang tak mendengar.

Menanggapi proses hukum yang kini menjerat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Luthfi menyatakan sikapnya dengan jelas. Dia menghormati langkah yang diambil KPK. Namun begitu, di balik sikap hormat itu, ada pesan keras yang ingin disampaikannya.

Kejadian ini, tegasnya, harus menjadi pelajaran berharga. Bukan cuma untuk bupati atau wali kota, tapi juga untuk para wakil mereka dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Titik lengah sekecil apa pun bisa berakibat fatal.

"Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,"

ujar Luthfi.

Lalu, perbuatan seperti apa yang dimaksud? Tindakannya sederhana: taat hukum dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Hanya dengan cara itulah birokrasi bisa berjalan dengan bersih dan baik. Tanpa itu, semua hanya akan jadi janji kosong.

"Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN nya,"

tegasnya lagi.

Di tengah situasi yang pelik ini, Luthfi punya pesan khusus untuk jajaran Pemkab Cilacap. Dia meminta agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jangan sampai masalah hukum yang menimpa pimpinannya mengganggu urusan warga.

Pesan ini terutama relevan mengingat saat ini pemerintah daerah sedang disibukkan dengan persiapan layanan untuk mudik dan arus balik Lebaran 2026. Pelayanan publik, bagaimanapun, harus tetap prima.