Luthfi tak bisa menyembunyikan rasa prihatinnya. Kejadian ini, menurutnya, sungguh memilukan. Apalagi, ini bukan yang pertama kalinya. Sebelum Bupati Cilacap, sudah ada dua kepala daerah lain di Jawa Tengah yang berurusan dengan KPK: Bupati Pati Sudewo dan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Rantai kasus itu jelas membuatnya gusar.
"Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,"
kata Luthfi dalam sebuah keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026). Tekanannya terasa. Baginya, integritas bukanlah sekadar wacana.
Sebenarnya, upaya pencegahan sudah dilakukan. Pemprov Jateng sendiri telah menjalin kerja sama dengan KPK, khususnya melalui Korsupgah, untuk memberikan pengarahan intensif. Sasaran mereka jelas: para kepala daerah hingga anggota DPRD. Intinya, memberi pemahaman sebelum semuanya terlambat.
Momen peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pun tak disia-siakan. Saat itu, semua pihak diingatkan keras. Jangan coba-coba menyimpangkan anggaran, apalagi sampai melanggar hukum. Peringatan itu digaungkan, tapi nyatanya, masih ada yang tak mendengar.
Menanggapi proses hukum yang kini menjerat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Luthfi menyatakan sikapnya dengan jelas. Dia menghormati langkah yang diambil KPK. Namun begitu, di balik sikap hormat itu, ada pesan keras yang ingin disampaikannya.
Kejadian ini, tegasnya, harus menjadi pelajaran berharga. Bukan cuma untuk bupati atau wali kota, tapi juga untuk para wakil mereka dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Titik lengah sekecil apa pun bisa berakibat fatal.
Artikel Terkait
Analisis: Gejolak Timur Tengah Bisa Jadi Peluang Industrialisasi Indonesia
Siswa SMAN 5 Bandung Tewas Diduga Dianiaya Pelajar Usai Bukber
IIMS 2026 Cetak Transaksi Rp9,5 Triliun, Lanjut ke Surabaya, Balikpapan, dan Manado
LPSK Berikan Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Korban Siraman Air Keras