Pemkab Flores Timur Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja untuk 28 Pejabat

Flores Timur – Ruang Aula Sekretariat Daerah Flores Timur tampak serius Senin lalu (9/3/2026). Di sana, pemerintah kabupaten menggelar uji kompetensi dan evaluasi kinerja bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Ini bukan sekadar formalitas. Menurut pihak berwenang, langkah ini diambil untuk benar-benar mengencangkan kinerja birokrasi di daerah.

Pesertanya 23 orang untuk uji kompetensi jabatan, ditambah 5 pejabat lagi yang menjalani evaluasi kinerja. Metode penilaiannya cukup detail: 70% bobotnya dari wawancara, sementara 30% sisihkan untuk melihat rekam jejak dan kelengkapan administrasi.

Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, hadir langsung menegaskan pentingnya momen ini. “Ini bagian dari upaya kami memperkuat birokrasi,” ujarnya.

“Harapannya, semua peserta bisa terima hasil penilaian dengan lapang dada. Jadikan ini momentum untuk perbaikan,” kata Doni Dihen, seperti disampaikan ke redaksi pada Selasa (10/3).

Menurutnya, proses evaluasi sebenarnya sudah berjalan setahun terakhir. Jadi para pejabat seharusnya sudah punya bayangan soal standar yang dipakai. Namun begitu, Bupati mengakui standar manajemen yang diterapkan memang sengaja dibuat tinggi. “Ini jadi tantangan sendiri bagi para pimpinan OPD,” ucapnya.

Di sisi lain, ia tak menutup mata soal sejumlah persoalan yang masih membelit birokrasi setempat. Salah satunya, manajemen strategis yang dinilai masih lemah. Target capaian dalam RPJMD terbilang ambisius, sementara kemampuan keuangan daerah nyatanya masih terbatas. Kondisi ini, jujur saja, sering bikin pusing perangkat daerah ketika menyusun perencanaan yang realistis.

Hasil telaah dokumen perencanaan strategis juga menunjukkan hal serupa: masih sedikit indikator yang benar-benar mencerminkan kualitas manajemen strategi yang baik.

Lalu ada soal manajemen operasional. Semangat kerja para pejabat sebenarnya tidak perlu diragukan. Tapi urusan pengelolaan waktu atau "time management" kerap jadi kendala. Khususnya dalam penyusunan timeline program yang dinilai terlalu longgar, kurang ketat.

Bupati menegaskan, kompetensi seorang pejabat tidak cuma diukur dari pengetahuannya saja. Keterampilan dan sikap juga punya porsi penting. Karena itu, ia mendorong para pimpinan untuk terus menambah wawasan – salah satunya dengan membiasakan diri membaca buku. “Agar perspektif dan kerangka berpikirnya makin kuat dalam menjalankan tugas,” jelasnya.

Pelaksanaan uji kompetensi ini sendiri berlangsung beberapa tahap. Setelah ujian di hari pertama, peserta masih harus melalui tahap kedua keesokan harinya. Di tahap ini, mereka diminta menyampaikan usulan sebagai bagian dari rancangan Peraturan Bupati tentang pengendalian kinerja.

Aturannya tegas: pejabat yang tidak menyampaikan usulan di tahap kedua bakal langsung kena peringatan pertama. Ke depan, pemerintah daerah berencana menerapkan sistem pengendalian kinerja yang lebih ketat lewat evaluasi berkala.

Kalau ada pejabat yang ternyata tidak memenuhi standar evaluasi? Maka akan diberikan peringatan pertama, lalu kedua, sesuai perjanjian kinerja. Imbasnya bisa berujung pada pengunduran diri atau pemberhentian dari jabatan.

“Kita pakai "balanced scorecard". Ini strategi biar para pimpinan tidak terlena dengan jabatan yang diemban,” tegas Bupati.

Ia menambahkan, para pejabat harus betul-betul bertanggung jawab pada pencapaian target pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

Harapan besarnya, pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja ini bisa jadi momentum penyegaran. Untuk membangkitkan lagi semangat pengabdian, sekaligus menumbuhkan sikap sportif dalam menerima penempatan jabatan sesuai hasil penilaian akhir.

Kegiatan itu sendiri turut dihadiri tim penguji yang terdiri dari Sekretaris Daerah Petrus Pedo Maran, dua akademisi Universitas Widya Mandira Kupang – Urbanus Ola dan M.E. Parseverenda – serta Kepala Bapperida Apolonia Corebima.

Penulis: Ama Boro Huko

Editor: Redaktur