Kejagung Geledah Kantor dan Rumah Komisioner Ombudsman Terkait Kasus CPO

Geledah mendadak oleh Kejaksaan Agung terhadap kantor dan kediaman Komisioner Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengejutkan banyak pihak. Aksi ini dikabarkan berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat tata kelola ekspor minyak mentah sawit. Lantas, apa kaitannya?

Ceritanya berawal lebih dulu, dari sebuah vonis pengadilan. Tepatnya 19 Maret 2025 lalu, tiga korporasi besar Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group dinyatakan bebas oleh pengadilan. Vonis lepas ini, menurut jaksa, bukanlah kebetulan. Ada dugaan kuat bahwa proses hukumnya telah diatur, melibatkan berbagai pihak mulai dari jaksa, hakim, hingga pengacara.

Nah, di sinilah benang merahnya mulai terlihat. Putusan bebas itu salah satunya bersandar pada kemenangan korporasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dan kunci dari kemenangan di PTUN itu? Sebuah rekomendasi dari Ombudsman RI.

Lembaga ini menyimpulkan adanya 'maladministrasi' dalam kebijakan ekspor crude palm oil atau CPO. Rekomendasi itulah yang kemudian dipakai korporasi sebagai senjata hukum ampuh.

Namun begitu, jaksa punya pandangan lain. Mereka mencium ada yang tidak beres, semacam 'permainan' di balik terbitnya rekomendasi Ombudsman tersebut. Menurut penyidik, dokumen itu bisa jadi bagian dari rangkaian manipulasi yang disengaja.

Kecurigaan inilah yang akhirnya membawa mereka ke pintu Komisioner Yeka Hendra Fatika. Penggeledahan dilakukan untuk mengusut dugaan keterlibatan sang komisioner dalam skema yang diduga dikendalikan untuk memenangkan korporasi itu.