Riset Ungkap Mayoritas Aplikasi Bencana Tak Aktif, Pakar Desak Sistem Terpadu

Konflik bersenjata di Iran, sekali lagi, mengingatkan kita pada satu hal: krisis tak pernah mengirimkan surat pemberitahuan. Dalam sekejap, infrastruktur bisa ambruk. Informasi berubah kabur hanya dalam hitungan menit. Dan kepanikan? Itu bisa meluas dalam sepersekian detik.

Memang, Indonesia bukan negara perang. Tapi jangan salah, negeri ini punya risiko bencana yang sangat tinggi. Kita hidup di atas Cincin Api Pasifik, dikelilingi gunung berapi dan jalur gempa aktif. Belum lagi ancaman banjir dan cuaca ekstrem yang makin menjadi-jadi akibat perubahan iklim. Intinya, kita tinggal di wilayah yang rawan.

Data global punya cerita yang serupa. Selama lima puluh tahun terakhir, bencana alam telah merenggut sekitar 4,7 juta jiwa. Kerugian ekonominya fantastis: mencapai 5 triliun dolar AS. Yang mengkhawatirkan, frekuensinya juga naik signifikan. Tahun 2021 saja, tercatat 436 bencana angka yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata tiga dekade sebelumnya.

Asia disebut-sebut sebagai kawasan paling rawan di dunia. Dan dalam laporan risiko global, Indonesia masuk dalam kategori negara dengan skor tinggi. Jadi, ini bukan lagi soal kemungkinan. Ini sudah jadi kepastian.

Teknologi Sudah Ada, Tapi Apa Benar-Benar Dipakai?

Di tengah risiko yang makin besar, teknologi mobile kerap dianggap sebagai solusi strategis. Sebuah penelitian sistematis terbaru mengidentifikasi 77 aplikasi di 14 negara yang dirancang khusus untuk manajemen bencana. Mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan.

Secara teori, temuannya cukup menggembirakan. Sekitar 65% aplikasi menyediakan fitur edukasi kebencanaan. Lalu, hampir 39%-nya punya sistem peringatan dini.

Nah, sistem peringatan dini ini penting banget. Mekanismenya memberi sinyal sebelum bencana datang, sehingga masyarakat punya waktu untuk menyelamatkan diri. Secara global, sistem yang efektif bahkan bisa mengurangi dampak bencana hingga 30%, asalkan informasinya sampai tepat waktu.

Desainnya sih bagus. Tapi realitanya ironis. Faktanya, 34% dari aplikasi-aplikasi itu punya kurang dari 1.000 unduhan. Cuma 11% yang berhasil menembus 1 juta unduhan. Yang lebih memprihatinkan, lebih dari separuhnya tepatnya 55,8% kini sudah tidak aktif lagi. Ini bukan sekadar masalah teknis, ini alarm untuk kebijakan kita.

Artinya, ada jurang lebar antara niat teknologi dan kenyataan di lapangan. Dalam literatur, ini disebut adoption & engagement gap: kesenjangan antara mengunduh aplikasi dan benar-benar memakainya saat kritis.

Menginstall bukan berarti siap. Mengunduh bukan otomatis percaya. Punya aplikasi, belum tentu punya sistem yang hidup.

Bukan Cuma Soal Prediksi, Tapi Koordinasi

Riset lain di jurnal Urban Science (2025) yang mengkaji 77 aplikasi persiapan banjir mempertegas hal ini. Aplikasi yang efektif umumnya punya fitur inti seperti peringatan real-time, direktori kontak darurat, checklist, peta interaktif, dan mekanisme pelaporan warga.

Tapi penelitian itu menunjukkan sesuatu yang lebih dalam.

Kesuksesan sebuah aplikasi bencana tidak cuma terletak pada fitur-fitur canggihnya. Yang lebih penting adalah bagaimana aplikasi itu bisa diubah menjadi perilaku sosial.

Teknologi tidak otomatis menyelamatkan nyawa. Yang menyelamatkan nyawa adalah ketika teknologi itu jadi kebiasaan, dipercaya, dan dipakai saat krisis benar-benar terjadi.

Studi itu menyoroti tiga strategi agar aplikasi benar-benar "hidup":

1. Melibatkan komunitas dengan antarmuka yang ramah dan interaktif. Maksudnya, aplikasi harus dirancang agar pengguna merasa jadi bagian dari sistem, bukan cuma penerima notifikasi yang pasif.

2. Mengintegrasikan kemampuan smartphone, seperti sensor gerak, GPS, sampai barometer. Dengan begitu, ponsel tidak cuma menerima info, tapi juga bisa mengumpulkan data situasi langsung dari lapangan.

Jadi intinya, bencana bukan cuma urusan memprediksi kapan datangnya. Lebih dari itu, ini soal koordinasi. Butuh komunikasi yang langsung, jelas, dan bisa dipercaya saat kondisi berubah setiap menit.

Masalah yang Lebih Mendasar: Kepercayaan dan Keberlanjutan

Angka 55,8% aplikasi yang mati itu bicara banyak. Banyak solusi kebencanaan ternyata cuma proyek jangka pendek. Tanpa pendanaan berkelanjutan, tanpa integrasi ke lembaga, dan tanpa pembaruan rutin, aplikasi mudah sekali mati sebelum sempat matang.

Lebih dalam lagi, ada isu kepercayaan publik. Dalam situasi krisis, masyarakat akan mencari sumber yang mereka anggap paling kredibel. Kalau sistem resmi lambat atau tidak konsisten, ya wajar jika orang beralih ke media sosial yang rawan disinformasi.

Dalam perang, disinformasi bisa jadi alat propaganda. Dalam bencana, ia bisa picu kekacauan evakuasi.

Karena itu, mengelola peringatan bencana digital bukan cuma proyek IT belaka. Ini soal membangun infrastruktur kepercayaan.

Indonesia: Dari Sekadar Aplikasi ke Ekosistem

Kalau Indonesia mau belajar dari pengalaman global, kita harus melangkah lebih jauh dari sekadar bikin aplikasi tunggal. Yang dibutuhkan adalah ekosistem peringatan bencana digital yang utuh: multi-saluran (aplikasi, SMS, broadcast seluler, media sosial resmi), berbasis lokasi real-time, terintegrasi lintas lembaga, inklusif, dan yang pasti, berkelanjutan secara pendanaan dan regulasi.

Sebab dalam bencana, yang diuji bukan kecanggihan saat peluncuran aplikasi. Tapi apakah pada detik pertama krisis, informasi sampai dengan jelas ke orang yang membutuhkan.

Kita sebenarnya sudah punya pahlawan di lapangan. Setiap bencana besar tsunami, gempa, banjir bandang relawan selalu bergerak cepat. Aparat negara, TNI-Polri, turun tanpa tunggu lama. LSM, komunitas, ormas, mahasiswa, hingga warga biasa berdatangan bawa logistik dan tenaga.

Kita tidak pernah kekurangan empati dan keberanian. Yang seringkali kurang adalah orkestrasinya.

Di lapangan, bantuan kadang numpuk di satu titik tapi kosong di titik lain. Informasi kebutuhan tidak sinkron. Publik yang mau bantu sering bingung harus menyalurkan lewat mana. Data dari BNPB, pemda, dan inisiatif warga belum sepenuhnya menyatu dalam satu dashboard nasional yang transparan dan bisa diakses semua orang.

Di sinilah peran lembaga seperti Komunikasi dan Digital (Komdigi) jadi krusial. Bukan untuk mengambil alih fungsi BNPB atau kementerian teknis lain, tapi untuk jadi semacam dirigen digital nasional mengorkestrasi data, komunikasi, dan pelacakan bantuan dalam satu sistem terpadu.

Kita hidup di era dimana paket belanja online bisa dilacak sampai depan pintu rumah. Kita tahu barangnya ada di gudang mana, dikirim siapa, tiba kapan. Kenapa mekanisme serupa tidak dipakai untuk bantuan bencana?

Bayangkan jika ada sistem nasional yang memungkinkan: masyarakat lihat kebutuhan riil di lokasi (beras, selimut, obat, air), relawan atau donatur unggah bukti pengiriman, sistem kasih kode pelacakan, posko penerima konfirmasi barang diterima, dan publik bisa pantau progres distribusi secara real-time.

Model seperti ini bukan cuma soal transparansi. Ini cara membangun trust infrastructure, infrastruktur kepercayaan. Publik tidak lagi ragu bantuannya sampai atau tidak. Negara lebih mudah memetakan distribusi. Duplikasi bantuan bisa dikurangi.

Dalam kebijakan digital, ini disebut end-to-end visibility: visibilitas dari hulu ke hilir. Indonesia sangat mungkin mengadopsinya.

Kita mungkin tidak sedang perang, tapi kita tak punya hak untuk lalai. Konflik di Iran memperlihatkan betapa krusialnya sistem komunikasi dalam krisis. Indonesia mungkin tidak menghadapi misil, tapi kita hadapi gempa, tsunami, dan banjir yang sama mematikannya.

Bencana tidak pernah kasih notifikasi sebelumnya. Yang bisa kasih notifikasi cuma sistem kita sendiri. Dan di tengah risiko global yang makin meningkat dengan jutaan korban jiwa dan triliunan dolar kerugian dalam setengah abad terakhir kita tak bisa lagi puas hanya dengan simbol modernitas berupa aplikasi.

Kita butuh sistem yang hidup. Sistem yang dipercaya. Sistem yang tidak mati ketika berita bencana berhenti jadi trending topic.

Karena dalam bencana, yang paling mahal bukan cuma kerugian material. Tapi menit-menit pertama yang hilang, saat kita seharusnya sudah siap, tapi ternyata belum.

Dr. Devie Rahmawati, CICS. Folks Strategic dan Tim Disaster Risk Reduction Center (DRRC) UI.