Gubernur Jateng Bantah Pernyataan Fadia, Klaim Tak Ada Bersamaan Saat OTT KPK

Pernyataan Fadia yang menyebut dirinya sedang bersama Gubernur Jawa Tengah saat OTT KPK digelar, langsung dibantah tegas oleh Luthfi. Menurutnya, ia justru baru tahu kabar tentang penangkapan itu dari pemberitaan media pada Selasa pagi, tanggal 3 Maret 2026.

"Saya malah baru tahunya pas Selasa Pagi dari media,"

ujar Luthfi dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Memang, Luthfi membenarkan bahwa Fadia sempat datang ke kediamannya. Tapi itu terjadi pada Senin malam, 2 Maret. Yang dia tekankan, pertemuan itu bukan cuma berdua. Ada sejumlah pejabat lain di sana, seperti Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga. Intinya, mereka sedang membahas perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing. Rapat koordinasi program itu sendiri rencananya baru akan digelar di Pemprov Jateng keesokan siangnya.

Rakor MBG yang dimaksud ternyata cukup besar. Acara itu nantinya akan dihadiri sejumlah menteri, mulai dari Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendikdasmen, Menteri PPPA, sampai Kepala Badan Gizi Nasional.

Nah, pada pertemuan Senin malam itu, Luthfi mengungkapkan bahwa Fadia justru menyampaikan izin untuk tidak bisa menghadiri rakor penting tersebut. "Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Anshor. Setelah itu Bupati Pekalongan, Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga laporan progres MBG. Kemudian Bu Fadia minta izin ndak bisa ikut Rakor pada hari Selasa bersama Pak Menteri. Setelah selesai, masing-masing pulang," jelasnya.

Lebih jauh, Gubernur menyoroti kejadian ini sebagai sebuah pembelajaran pahit. Apalagi, Pemprov Jateng sebenarnya sudah menjalin kerja pencegahan dengan KPK. Mereka bahkan telah mendapat pengarahan dari Korsupgah KPK, lengkap dengan peringatan keras saat peringatan Hari Korupsi Dunia agar tidak menyimpangkan anggaran. Tindakan preemtif semacam itu penting, sebab sebuah pelanggaran seringkali berawal dari kesempatan dan niat yang sudah tidak baik.

Luthfi menekankan, ini pelajaran buat semua kepala daerah dan ASN. Pemerintahan yang bersih dan baik harus jadi tujuan. Yang paling utama, jangan sekali-kali melanggar hukum. Sebab, pejabat publik itu harus menjadi contoh. "Ikan busuk itu berawal dari kepalanya," tegasnya. Kepala daerah wajib memberi teladan yang baik.

Dia juga berpesan agar para pejabat menghindari gaya hidup hedon dan pamer kekayaan. "Harus jadi contoh yang baik, dengan cara apa? Ya birokrasi yang sehat, bersih dan sesuai rule of law," tandas Luthfi.

Di sisi lain, bantahan serupa juga datang dari KPK. Saat jumpa pers, lembaga antirasuah itu membantah anggapan bahwa Bupati Fadia ditangkap bersama sang Gubernur.