Prabowo Jelaskan Alasan Indonesia Tetap di Board of Peace di Tengah Desakan MUI

Dalam sebuah diskusi kebangsaan yang digelar di Istana, Presiden Prabowo Subianto rupanya membahas soal keikutsertaan Indonesia di Board of Peace (BoP). Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, usai menghadiri pertemuan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa lalu.

Paloh menyebut, Prabowo memberikan penjelasan yang cukup mendalam. "Memang dijelaskan tadi," katanya, "ada berbagai pemikiran strategis yang melatarbelakanginya. Kenapa dan mengapa Indonesia akhirnya mengambil posisi sebagai anggota dalam BoP."

Menurut Paloh, langkah pemerintah itu sudah tepat. Ia juga merasa lega karena komitmen politik bebas aktif Indonesia tetap dipertahankan oleh Prabowo.

"Ya jelas lah," ujarnya mantap.

"Bahwasanya kita menegaskan kembali bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif. Rasa simpati dan empati yang besar terhadap perjuangan rakyat Palestina juga ditegaskan kembali."

Meski situasi di Timur Tengah memanas, Paloh mengisyaratkan bahwa posisi Indonesia di BoP untuk sementara belum berubah. Namun begitu, ia menyisipkan catatan. "Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi seperti itu," jelasnya.

Kecuali, tentu saja, jika nanti ada perkembangan baru. "Kecuali ada perkembangan bersama beberapa negara lain nanti, mengevaluasi ulang kembali arti kehadiran Indonesia di BoP," tambah Paloh.

Pernyataan Paloh ini muncul di tengah desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia keluar dari dewan bentukan Presiden AS Donald Trump itu. Tekanan itu salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI, melalui pernyataan resmi yang ditandatangani Ketuanya KH Anwar Iskandar pada Minggu (1/3/2026), secara keras mengutuk serangan AS dan Israel ke Iran. Mereka menyoroti peran Amerika di BoP yang dianggap bermasalah.

"Amerika Serikat, yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP, menghadapi pertanyaan besar," tanya MUI dalam pernyataannya. "Apakah strategi tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina?"

Karena itu, desakan pun dilayangkan.

"MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina," tegas mereka. Alasannya jelas: yang terjadi justru eskalasi. Trump disebut melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran, memicu ketegangan regional yang lebih luas.

Jadi, di satu sisi ada penegasan komitmen dari internal pemerintah. Di sisi lain, tekanan untuk mengevaluasi ulang keanggotaan itu terus menguat dari luar. Perkembangan selanjutnya tinggal menunggu waktu.