Kemensos Salurkan Bantuan Rp 2,07 Miliar untuk Korban Bencana di Bener Meriah

Cuaca ekstrem yang melanda Bener Meriah beberapa waktu lalu memang menyisakan duka. Tapi, di tengah situasi itu, ada upaya nyata untuk bangkit. Kementerian Sosial baru saja menuntaskan penyaluran tahap pertama bantuan jaminan hidup atau Jadup untuk korban bencana di sana. Nilainya tak main-main, mencapai Rp 2,07 miliar.

Bantuan itu menyentuh 4.611 jiwa, atau setara dengan 1.242 kepala keluarga. Tujuannya jelas: memastikan kebutuhan pokok mereka terpenuhi setidaknya untuk 30 hari ke depan, saat roda ekonomi mereka sempat terhenti.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya bantuan ini.

“Setelah bencana, penghasilan warga banyak yang terhenti. Bantuan Jadup ini supaya kebutuhan sehari-hari mereka tetap terpenuhi selama masa pemulihan,” ujar Gus Ipul lewat keterangan tertulis pada Kamis (26/2/2026).

Penyalurannya sendiri berlangsung dari 16 hingga 22 Februari lalu, menjangkau sepuluh kecamatan yang paling terdampak. Mulai dari Timang Gajah, Wih Pesam, hingga Permata. Prosesnya dimulai dari Direktorat PSKBA Kemensos yang menyerahkan bantuan ke Pemerintah Kabupaten, lalu dilanjutkan dengan distribusi langsung ke titik-titik penerima di lapangan.

Menurut Gus Ipul, mekanisme ini tak bisa asal. Penyaluran Jadup merupakan bagian dari bansos adaptif kebencanaan di Sumatera, yang menyasar total 175.211 penerima manfaat. Masing-masing mendapat Rp 450 ribu per bulan, untuk tiga bulan berturut-turut.

Namun begitu, Jadup hanyalah satu bagian dari paket bantuan yang lebih komprehensif. Pemerintah juga menyiapkan logistik dan dapur umum, santunan untuk ahli waris dan korban luka berat, bantuan isian rumah, serta dukungan pemberdayaan ekonomi dengan nilai yang bervariasi.

“Ini sudah mulai proses salur, karena tentu penerima manfaatnya harus yang sudah terverifikasi agar tepat sasaran. Mulai dari usulan pemerintah daerah dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri selaku ketua satgas,” tambah Gus Ipul menutup penjelasannya.

Semua ini punya landasan hukum yang jelas, yaitu SK Bupati Bener Meriah Nomor 360/25/SK/2026. Intinya, upaya pemulihan sosial ekonomi warga Aceh pascabencana benar-benar digarap serius.

Dalam acara penyerahan simbolis tahap pertama itu, hadir Wakil Bupati H. Armia, Sekda Riswandika Putra, serta sejumlah pejabat daerah dan unsur terkait. Kehadiran mereka memberi sinyal bahwa penyaluran ini dipantau langsung, bukan sekadar angka di atas kertas.