Warga Gugat Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten Soal Jalan Rusak

Kabupaten Pandeglang kembali jadi sorotan. Kali ini, Pemerintah Kabupaten setempat bersama Pemprov Banten justru digugat ke pengadilan oleh sejumlah warga. Inti persoalannya klasik, tapi dampaknya luar biasa: kondisi jalan yang rusak parah.

Konfirmasi soal gugatan itu datang dari Humas Pengadilan Negeri Pandeglang, Iskandar Zulkarnain. Ia membenarkan bahwa berkas perkara sudah resmi terdaftar.

"Iya bener, baru masuk hari ini diregister,"

ungkapnya, Selasa (24/2/2026).

Menurut Zulkarnain, langkah berikutnya adalah memanggil para pihak yang digugat untuk menghadiri persidangan pertama. Dalam perkara perdata seperti ini, kehadiran mereka bisa diwakilkan oleh kuasa hukum. "Para pihak akan dipanggil untuk sidang pertama," jelasnya. "Prinsipnya, dalam perkara perdata dapat menggunakan kuasa hukum."

Di sisi lain, siapa saja yang duduk di kursi tergugat? Dokumen gugatan menyebut empat nama. Posisi puncak ada pada Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang. Lalu, dua dinas teknis yang bertanggung jawab juga tak luput: DPUPR Provinsi Banten serta Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang.

Gugatan ini seolah menjadi bentuk kekecewaan warga yang sudah lama berhadapan dengan jalan-jalan yang sulit dilintasi. Bukan sekadar aspal berlubang, tapi mungkin sudah jadi urat nadi transportasi yang nyaris putus. Bagaimana kelanjutannya? Semua kini bergantung pada proses hukum yang akan berjalan.