Sekjen Golkar Soroti Bahaya Eksklusivitas LPDP: Jangan Hanya Dinikmati Orang Kaya

Di tengah sorotan publik terhadap salah seorang penerima beasiswa LPDP, suara kritis muncul dari internal parlemen. Muhammad Sarmuji, Sekjen Partai Golkar yang juga Ketua Frakisnya di DPR, kembali mengingatkan bahaya eksklusivitas. Menurutnya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan harus benar-benar bisa dijangkau semua kalangan. Jangan sampai, ujung-ujungnya hanya dinikmati oleh mereka yang sudah berkecukupan.

“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan awal 2022 lalu,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

“Saya sampaikan, LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja.”

Pernyataannya ini merupakan respons atas viralnya video Dwi Sasetyaningtyas, seorang WNI penerima beasiswa LPDP, yang mengungkap kebahagiaan karena anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris. Kasus itu memantik kecaman luas di media sosial. Dwi adalah alumni S2 Delft University of Technology, Belanda, lulus 2017. Sementara suaminya, Arya Iwantoro, menempuh S2 dan S3 di Utrecht University juga dengan dana LPDP dari 2017 hingga 2022.

Bagi Sarmuji, persoalannya jauh lebih dalam dari sekadar pilihan pribadi. Ini soal desain kebijakan. Apakah ia berpihak pada keadilan sosial atau tidak.

“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” tegasnya.

Ia tak menampik bahwa standar akademik harus dijaga tinggi. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah potensi akademik si calon penerima. Kemampuan untuk mengikuti pembelajaran berat di kampus kelas dunia. Soal bahasa? Itu bisa ditingkatkan. Negara, menurutnya, harus hadir membantu melalui program persiapan atau afirmasi yang memadai.

“Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang sejak kecil sudah difasilitasi sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” katanya.

Nyatanya, latar belakang sosial-ekonomi sangat menentukan. Anak dari keluarga mampu punya akses ke sekolah bagus dan kursus bahasa. Sementara anak dari keluarga kurang mampu berjuang dengan keterbatasan yang nyata.

“Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol. Tidak bisa. Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya, sambil jualan pentol, bahkan enggak sempat dia belajar secara intensif,” ujar Sarmuji menggambarkan.

Di sisi lain, kelompok masyarakat mampu punya banyak alternatif. Jika satu pintu tertutup, mereka relatif mudah mencari opsi lain, termasuk peluang di luar negeri tanpa harus pulang. Situasinya sangat berbeda bagi anak dari keluarga tak mampu. Bagi mereka, beasiswa seperti LPDP bisa jadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib.

Karena itu, langkah afirmatif dari negara dinilai mendesak. Tujuannya jelas: memberi kesempatan pada kelompok yang secara struktural kurang beruntung, tanpa mengorbankan kualitas.

“Ini bukan soal menurunkan standar. Standar akademik harus tetap tinggi,” kata legislator dari Jawa Timur itu.

“Tapi negara harus memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu karena keterbatasan struktural.”

Ia juga menyoroti akses khususnya bagi alumni pondok pesantren. Tanpa kebijakan afirmatif, peluang mereka lolos seleksi LPDP sangat kecil. “Pesantren-pesantren yang pelajarannya harus dibagi antara ilmu keagamaan dan ilmu umum, tanpa afirmasi ini akan sulit mendapatkan LPDP,” ujarnya.

Memang ada pesantren modern dengan kurikulum mapan, tapi jumlahnya terbatas. Kalau pun ada santri yang berhasil dapat LPDP, itu adalah capaian yang luar biasa.

Harapannya, polemik ini tidak berhenti pada saling menyalahkan. Tapi jadi momentum evaluasi. Agar dana abadi pendidikan yang bersumber dari pajak rakyat itu benar-benar bisa dirasakan oleh anak bangsa dari segala lapisan.

“Maka semangatnya harus keadilan sosial,” tutup Sarmuji.

“Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik.”