Di tengah sorotan publik terhadap salah seorang penerima beasiswa LPDP, suara kritis muncul dari internal parlemen. Muhammad Sarmuji, Sekjen Partai Golkar yang juga Ketua Frakisnya di DPR, kembali mengingatkan bahaya eksklusivitas. Menurutnya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan harus benar-benar bisa dijangkau semua kalangan. Jangan sampai, ujung-ujungnya hanya dinikmati oleh mereka yang sudah berkecukupan.
“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan awal 2022 lalu,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
“Saya sampaikan, LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja.”
Pernyataannya ini merupakan respons atas viralnya video Dwi Sasetyaningtyas, seorang WNI penerima beasiswa LPDP, yang mengungkap kebahagiaan karena anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris. Kasus itu memantik kecaman luas di media sosial. Dwi adalah alumni S2 Delft University of Technology, Belanda, lulus 2017. Sementara suaminya, Arya Iwantoro, menempuh S2 dan S3 di Utrecht University juga dengan dana LPDP dari 2017 hingga 2022.
Bagi Sarmuji, persoalannya jauh lebih dalam dari sekadar pilihan pribadi. Ini soal desain kebijakan. Apakah ia berpihak pada keadilan sosial atau tidak.
“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” tegasnya.
Ia tak menampik bahwa standar akademik harus dijaga tinggi. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah potensi akademik si calon penerima. Kemampuan untuk mengikuti pembelajaran berat di kampus kelas dunia. Soal bahasa? Itu bisa ditingkatkan. Negara, menurutnya, harus hadir membantu melalui program persiapan atau afirmasi yang memadai.
“Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang sejak kecil sudah difasilitasi sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” katanya.
Nyatanya, latar belakang sosial-ekonomi sangat menentukan. Anak dari keluarga mampu punya akses ke sekolah bagus dan kursus bahasa. Sementara anak dari keluarga kurang mampu berjuang dengan keterbatasan yang nyata.
“Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol. Tidak bisa. Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya, sambil jualan pentol, bahkan enggak sempat dia belajar secara intensif,” ujar Sarmuji menggambarkan.
Artikel Terkait
Pemulihan Pasca Bencana Aceh Capai 91 Persen, Fokus Beralih ke Pemulihan Sosial-Ekonomi
Dua Penumpang Lompat dari Angkot Usai Dibegal di Medan, Satu Kritis
Korban Penyiraman Air Keras dari KontraS Desak Pengadilan Umum untuk Pelaku dari BAIS TNI
Slot Akui Superioritas PSG Usai Liverpool Tunduk 2-0 di Parc des Princes