Video Viral Alumni LPDP Sebut Cukup Saya yang WNI, Anak Jangan Picu Sorotan

- Minggu, 22 Februari 2026 | 18:20 WIB
Video Viral Alumni LPDP Sebut Cukup Saya yang WNI, Anak Jangan Picu Sorotan

Sugiono dan Sudaryono adalah dua contohnya. Yang satu belajar di Norwich University AS, yang lain di National Defense Academy of Japan.

Kini, Sugiono dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri, sementara Sudaryono menjabat Wakil Menteri Pertanian. Keduanya mengabdi dengan sepenuh hati.

Komitmen serupa ia teruskan saat memimpin militer dan menjadi menteri, mendorong perwira untuk studi lanjut. Bahkan ia memberikan beasiswa kepada anak-anak awak KRI Nanggala 402 yang gugur. Kini sebagai presiden, program beasiswa seperti KIP Kuliah dan LPDP diperkuat, termasuk janji konkret menyekolahkan 10.000 calon dokter.

Uang Rakyat Harus Kembali dalam Bentuk Kemajuan

Penting diingat, setiap rupiah untuk beasiswa LPDP adalah uang rakyat. Hasil keringat dari pedagang, petani, nelayan, hingga buruh. Dana itu diberikan dengan satu harapan besar: si penerima akan menjadi penggerak kemajuan Indonesia.

Narasi "cukup saya yang WNI, anak jangan" dari Dwi adalah kontradiksi etis yang menyedihkan. Secara administratif, ia mungkin sudah memenuhi kewajiban pulang dan mengabdi setelah lulus S2-nya tahun 2017. Tapi kasus ini membuktikan, kepulangan fisik tak sama dengan kepulangan hati.

Pengabdiannya ternyata rapuh, sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Investasi negara seperti menguap sia-sia.

LPDP harus belajar dari ini. Proses seleksi ke depan tak boleh hanya lihat nilai akademik gemilang. Aspek nasionalisme dan karakter harus jadi pertimbangan utama. Indonesia butuh orang pintar yang juga punya ikatan batin kuat dengan tanah air.

Lembaga ini juga harus tegas. Beri sanksi berat, seperti pengembalian dana 100 persen plus denda, untuk alumni yang terbukti melanggar. Namanya pun perlu diumumkan sebagai pelajaran.

Kasus ini telah mencederai kepercayaan publik. LPDP, sebagai pengelola uang rakyat, wajib berbenah. Beasiswa LPDP adalah instrumen strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, memutus rantai jebakan negara berpendapatan menengah. Bukan sekadar tiket bagi kaum intelektual untuk mencari kehidupan yang lebih nyaman, lalu melupakan asal usulnya.

Kamrussamad.
Anggota DPR RI, Ketua Umum HIPKA (Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam).

Editor: Yuliana Sari


Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar