Pakar Kritik Sistem LPDP Usai Polemik Unggahan Cukup Saya WNI

Unggahan kontroversial seorang wanita berinisial DS yang menyatakan "cukup saya WNI, anak jangan" tak hanya jadi perbincangan warganet. Kasus ini juga memantik kritik tajam terhadap sistem beasiswa LPDP. Indra Charismiadji, Direktur Eksekutif CERDAS, melihatnya sebagai gejala dari masalah yang lebih dalam.

Menurut Indra, banyak penerima beasiswa LPDP yang sebenarnya tidak merasa punya hutang budi pada negara. Skemanya terkesan seperti bagi-bagi hadiah saja, ikatannya lemah. Alhasil, muncul fenomena awardee yang seperti DS jiwanya tak punya rasa tanggung jawab.

“Akhirnya muncul kasus seperti ini: dapat LPDP, tapi jiwa tidak merasa memiliki tanggung jawab pada negara, karena tidak merasa berutang kepada negara,” ujar Indra, Sabtu (21/2/2026).

Ia juga menyoroti proses seleksi yang dinilainya kurang ketat. “Bukan dipilih mereka yang benar-benar ingin membangun Indonesia dan berjuang untuk Indonesia,” tambahnya. Persoalan ini, kata Indra, bukanlah hal baru. Sudah terjadi sejak puluhan tahun silam.

“Sebenarnya kasus ini sudah lama terjadi. Sejak 30 tahun lalu, sejak saya kuliah di Amerika Serikat, sudah banyak anak Indonesia yang mendapat beasiswa dari negara, tetapi memilih tidak kembali. Bahkan di tempat saya dulu ada yang berjualan gado-gado di Amerika. Karena di sana sebulan bisa mendapat 5.000 sampai 6.000 dolar,” kenangnya.

Alasannya kerap sederhana: lapangan kerja di dalam negeri yang tak menanti. Mereka pun memilih karir di luar. Untuk itu, Indra menawarkan solusi. Pemerintah harus punya skema yang lebih jelas, mengikat penerima beasiswa dengan menyiapkan posisi kerja setelah mereka lulus.

“Bandingkan dengan model beasiswa di luar negeri. Tidak pernah dilepas begitu saja. Dalam arti, karier mereka sudah dipikirkan. Kalau sekarang misalnya saya diberi LPDP untuk mengambil jurusan bisnis, meski sudah tanda tangan kontrak akan kembali, tapi kalau melihat peluang di luar negeri lebih baik, maka dia bisa saja memilih tinggal di luar negeri,” papar Indra.

Model serupa, tuturnya, sudah biasa dipraktikkan negara lain. Saat kuliah dulu, ia melihat rekan-rekan dari Malaysia atau Korea yang mendapat beasiswa negaranya sudah tahu akan bekerja di mana setelah lulus. “Jadi tidak asal. Kalau di sini, yang penting punya ijazah,” ucapnya.

LPDP Buka Suara

Di sisi lain, LPDP akhirnya angkat bicara menanggapi polemik yang dipicu alumni mereka, DS. Lembaga itu menyayangkan tindakan DS yang dinilai tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang mereka tanamkan.

“LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa,” bunyi pernyataan resmi mereka.

Mereka juga mengklarifikasi status DS. Suaminya yang juga awardee diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusi. Namun untuk DS sendiri, masa pengabdiannya telah selesai.

“Dalam kasus Saudari DS yang menempuh studi selama dua tahun, kewajiban kontribusi tersebut adalah lima tahun,” jelas pernyataan itu.

DS dinyatakan lulus pada Agustus 2017 dan telah menuntaskan seluruh masa pengabdiannya. Artinya, secara hukum tak ada lagi ikatan dengan LPDP. Meski begitu, lembaga ini berjanji akan tetap berkomunikasi untuk mengimbau DS lebih bijak menggunakan media sosial dan mengingatkan soal kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri.