Ghana Akan Ajukan Resolusi PBB untuk Akui Perdagangan Budak Transatlantik sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Di sela-sela KTT Uni Afrika di Addis Ababa akhir pekan lalu, Presiden Ghana John Dramani Mahama mengungkapkan rencananya. Ia akan mengajukan proposal ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Maret nanti. Proposal yang sudah didukung 40 negara anggota Uni Afrika itu, menurut Mahama, bukan sekadar dokumen biasa. Ia punya dasar hukum yang kuat, dan yang lebih penting lagi, sebuah "kewajiban moral yang tak terbantahkan".

Namun begitu, Mahama menegaskan bahwa resolusi ini hanyalah langkah awal. Tujuannya jelas: dengan dukungan luas dari Uni Afrika, kebenaran sejarah tentang perbudakan transatlantik harus diakui. Akui sebagai kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan.

Perdagangan Budak: Tragedi dalam Sejarah Manusia

Para sejarawan sepakat. Perdagangan budak antara abad ke-15 hingga ke-19 adalah salah satu tragedi terbesar yang pernah terjadi. Bayangkan, lebih dari 15 juta pria, wanita, dan anak-anak diangkut paksa dari Afrika ke benua Amerika selama sekitar 400 tahun. Angka pastinya memang beragam ada yang menyebut 12 hingga 12,8 juta. Dari jumlah itu, sekitar 10,7 juta sampai di seberang lautan. Sedangkan 1,5 hingga 2 juta lainnya tewas dalam perjalanan mengerikan di atas kapal.

Di Addis Ababa, Mahama dengan pilu mengenang mereka. Orang-orang yang memilih melompat ke laut, atau yang sakit dan lemah lalu dibuang begitu saja ke ombak.

Validitas Sejarah dan Hukum yang Kuat

Langkah ini mendapat dukungan dari pakar HAM Ghana, Kojo Asante dari Ghana Center for Democratic Development. Menurutnya, inisiatif ini punya "validitas sejarah dan hukum" yang tak terbantahkan.

Ia menambahkan, upaya untuk mendapatkan pengakuan atau permintaan maaf dari negara-negara pelaku sudah berlangsung puluhan tahun. Di Ghana sendiri, isu ini bukan hal baru. Mahama bukan presiden pertama yang bersuara tentang reparasi. Pendahulunya, Nana Akufo-Addo, juga sudah memperjuangkannya.

Lalu, Bagaimana dengan Tuntutan Reparasi?

Uni Afrika sendiri sudah menetapkan 2025 sebagai "Tahun Keadilan bagi Orang Afrika melalui Reparasi". Dalam resolusi, reparasi dimaknai sebagai instrumen yang berorientasi masa depan, terkait erat dengan pembangunan.

Tapi Mahama berusaha meluruskan. Bagi dia, ini bukan semata-mata soal uang. Yang utama adalah pengakuan atas kebenaran sejarah. "Pertanyaan finansial," katanya, "akan dibahas pada waktunya nanti."

Peninjauan Sejarah yang Tak Selamanya Mulus

Di sisi lain, Asante mengakui ada gerakan tandingan yang makin kuat. Terutama di kalangan ultrakonservatif Amerika Serikat. Dalam lingkaran kebijakan Donald Trump, misalnya, beredar argumen bahwa generasi sekarang tak perlu menanggung dosa leluhur mereka.

Inilah yang membuat isu perdagangan budak transatlantik tetap sensitif dan kontroversial. Terutama bagi negara-negara yang dulu diuntungkan secara ekonomi oleh praktik perbudakan dan kolonialisme.