Pemerintah Dorong Percepatan Visa untuk 3.000 PMI ke Bulgaria

MURIANETWORK.COM - Pemerintah Indonesia mendorong percepatan penerbitan visa untuk hampir 3.000 calon pekerja migran yang ditargetkan tiba di Bulgaria pada awal April 2026. Upaya ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, dalam pertemuan dengan Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia, Tanya Dimitrova, di Jakarta, Jumat (20/2/2026). Pertemuan bilateral ini tidak hanya membahas penyelesaian kendala administratif, tetapi juga menjajaki perluasan kerja sama penempatan pekerja ke sektor-sektor baru dengan payung hukum yang lebih jelas.

Permintaan Tinggi dan Tantangan Visa

Lonjakan permintaan tenaga kerja Indonesia di Bulgaria, terutama di bidang hospitaliti, mendorong pertemuan tingkat tinggi ini. Namun, di balik peluang tersebut, proses penerbitan visa yang berbelit masih menjadi hambatan nyata. Keterlambatan ini berisiko menggagalkan jadwal keberangkatan ribuan pekerja yang telah direncanakan.

Christina Aryani secara khusus meminta dukungan diplomatik untuk menyelesaikan kemacetan ini. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kedutaan Besar Bulgaria itu, ia menyoroti urgensi waktu dan besarnya jumlah pekerja yang terlibat.

"Hari ini kami meminta dukungan Ibu Duta Besar agar proses visa di Kedutaan Besar Bulgaria di Indonesia dapat dipercepat, mengingat pekerja sektor hospitality harus tiba di Bulgaria pada April, sementara jumlahnya cukup besar," ujar Christina.

Sebagai langkah konkret, Kementerian P2MI juga telah mengoordinasikan dengan KBRI di Sofia untuk mempercepat verifikasi job order, sehingga tahapan sebelum penerbitan visa bisa lebih lancar.

Data Penerbitan Visa dan Proses Berjalan

Data statistik menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Sepanjang tahun 2025, Kedutaan Besar Bulgaria telah menerbitkan 804 visa untuk pekerja migran Indonesia. Angka itu terus melesat di awal 2026, dengan 407 visa telah dikeluarkan hanya dalam periode Januari hingga Februari. Hingga pertengahan Maret mendatang, masih terdapat sekitar 1.500 aplikasi visa yang sedang dalam antrian proses, sebuah angka yang menggambarkan besarnya minat dan kebutuhan.

Memperluas Payung Kerja Sama ke Sektor Baru

Di luar pembahasan teknis visa, pertemuan ini juga membuka babak baru dalam hubungan ketenagakerjaan kedua negara. Kedua pihak sepakat untuk mulai menyusun Nota Kesepahaman (MoU) yang akan menjadi dasar hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk penempatan pekerja.

Kerja sama tidak lagi hanya terpaku pada sektor hospitaliti. Potensi perluasan dibuka untuk bidang-bidang seperti agrikultur, konstruksi termasuk tenaga welder dan yang cukup menonjol adalah sektor keperawatan. Untuk perawat, Christina menegaskan adanya standar khusus yang harus dipenuhi.

"Kami melihat peluang kerja sama ini cukup terbuka. Pemerintah akan memastikan setiap proses berjalan sesuai prosedur dan memberikan kepastian pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa calon perawat asal Indonesia harus melalui mekanisme akreditasi dan mengikuti pendidikan tambahan selama satu tahun di Bulgaria sebelum dapat bekerja penuh. Persyaratan ini menunjukkan komitmen untuk menempatkan pekerja yang benar-benar terampil dan memiliki kompetensi yang diakui.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah Indonesia berupaya tidak hanya merespons permintaan pasar secara cepat, tetapi juga membangun kerangka kerja sama yang berkelanjutan, prosedural, dan mengutamakan perlindungan bagi warga negaranya di luar negeri.