JAKARTA – Peringatan keras disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, kepada para pimpinan baru BPJS. Pelantikan yang berlangsung Jumat (20/2/2026) itu tak sekadar seremoni, melainkan jadi momen penegasan. Cak Imin, begitu ia akrab disapa, langsung menekankan soal tata kelola anggaran.
“Tidak boleh ada lagi pemborosan dan acara-acara seremonial,” tegasnya di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat.
Menurutnya, tata kelola dan manajemen risiko harus dijalankan secara profesional dan transparan. Titik.
Peringatan itu punya alasan kuat. Setiap tahun, negara menggelontorkan dana operasional untuk BPJS yang jumlahnya fantastis: lebih dari Rp 5 triliun. Angka yang tak main-main. “Setiap rupiah itu adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab,” ucap Ketua Umum PKB itu lagi. Suaranya tegas, meninggalkan kesan mendalam di ruangan.
Maka, ia pun mengingatkan seluruh jajaran direksi dan dewan pengawas yang baru dilantik. Pengelolaan anggaran, kata dia, harus benar-benar sesuai koridor regulasi. “Pimpinan dan direksi baru serta dewan pengawas harus mengendalikan biaya operasional secara efisien dan dilaksanakan secara disiplin,” papar Cak Imin.
Artikel Terkait
Pemerintah Kaji Alih Anggaran untuk Perkuat Program Pemberdayaan Keluarga Miskin
Gangguan Operasional di Daop 5 Purwokerto, KAI Alihkan dan Batalkan Sejumlah Perjalanan Kereta
Polisi Karanganyar Bongkar Praktik Suntik Gas Subsidi 3 Kg ke Tabung Besar
Prabowo Minta Kampus Bantu Daerah Tata Ruang dan Kaji Masalah Perumahan