KPK Cabut Pencekalan Fuad Hasan Masyhur Terkait Kasus Kuota Haji

Mengurai Benang Kusut Kasus Kuota Haji 2024

Kasus yang melatarbelakangi pencekalan ini berawal dari kebijakan tambahan kuota haji pada 2024, saat Yaqut Cholil Qoumas masih menjabat. Pemerintah kala itu menambah 20 ribu kuota dengan tujuan mulia: memangkas antrean panjang jemaah reguler yang bisa mencapai puluhan tahun. Dengan tambahan ini, kuota haji Indonesia naik dari 221 ribu menjadi 241 ribu jemaah.

Namun, masalah muncul dalam pembagiannya. Alih-alih mengalokasikan sebagian besar tambahan kuota untuk antrean reguler yang sudah menumpuk, kebijakan saat itu membaginya secara rata: 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Pembagian ini dinilai menyimpang dari Undang-Undang Haji yang mengatur kuota haji khusus maksimal hanya 8 persen dari total kuota.

Akibatnya, setelah dilakukan penyesuaian, alokasi akhir kuota haji khusus pada 2024 menjadi 27.680, jauh melampaui batas wajar. KPK menyoroti dampak nyata kebijakan ini: sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya mendapat giliran berangkat, justru terpaksa menunda lagi impian mereka.

Proses Hukum yang Masih Berjalan

Berdasarkan temuan dalam penyidikan, KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Penetapan ini, menurut KPK, didasari oleh bukti-bukti yang cukup. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kedua tersangka masih terus berlanjut, sementara Fuad Hasan Masyhur telah keluar dari daftar pencekalan seiring dengan evaluasi status hukumnya oleh penyidik.