Menhub Beberkan Alokasi Anggaran Rp28,48 Triliun untuk 2026, Fokus pada Keselamatan

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandha membeberkan rencana anggaran kementeriannya untuk tahun 2026. Angka yang disebut cukup besar: Rp28,48 triliun. Tapi, uang sebesar itu mau dialokasikan ke mana saja?

Menurut Dudy, fokus utamanya jelas. "Seluruh program kerja kami pada tahun anggaran 2026 disusun untuk memprioritaskan faktor keselamatan," tegasnya.

Tak hanya itu, peningkatan konektivitas dan perbaikan kualitas layanan transportasi nasional juga jadi sasaran. Intinya, anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Anggaran sebesar itu, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan akhir September 2025, nantinya akan dibagi ke berbagai unit kerja. Rinciannya begini: Sekretariat Jenderal dapat Rp576 miliar, Inspektorat Jenderal Rp97 miliar. Untuk direktorat jenderal, Perhubungan Darat mendapat Rp4,8 triliun, sementara Perhubungan Laut mendapat porsi terbesar, yaitu Rp9,6 triliun.

Lalu, ada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp4,8 triliun dan Perkeretaapian Rp5,4 triliun. Unit lainnya seperti Integrasi Transportasi dan Multimoda mendapat Rp174 miliar, Badan Kebijakan Transportasi Rp121 miliar, serta Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp2,6 triliun.

Namun begitu, dari total pagu awal tadi, ada penyesuaian. Dudy menjelaskan, sesuai instruksi Menteri Keuangan, anggaran diutamakan dulu untuk memenuhi prioritas direktif Presiden Prabowo Subianto, senilai Rp1,35 triliun.

"Alokasi anggaran Kemenhub pasca pengutamaan jadi Rp27,13 triliun," jelasnya.

Penyesuaian ini, kata dia, tersebar di semua unit eselon I. Tapi tenang, kebijakan ini dibuat dengan pertimbangan skala prioritas dan efektivitas program. "Yang jelas, keberlangsungan program prioritas tetap dijaga. Kualitas pelayanan publik dan kegiatan utama yang berdampak langsung ke masyarakat juga tidak dikurangi," papar Dudy.

Di sisi lain, Kemenhub juga mengawal sejumlah isu strategis nasional di tahun 2026, yang bersumber dari direktif presiden. Total kebutuhannya diperkirakan mencapai Rp802,88 miliar.

Rinciannya meliputi percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional (Rp221,27 miliar). Lalu, ada stimulus ekonomi lewat diskon tarif transportasi untuk angkutan penyeberangan, laut, dan kereta api saat Natal-Tahun Baru dan Lebaran, yang butuh dana sekitar Rp373,97 miliar.

Tak ketinggalan, percepatan rehabilitasi pasca bencana di Sumatera, khususnya Aceh, Sumut, dan Sumbar, dengan anggaran Rp184,69 miliar. Serta dukungan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebesar Rp22,95 miliar.

"Ini semua tindak lanjut instruksi presiden," kata Menhub menegaskan. Tujuannya untuk percepatan pembangunan, pemulihan ekonomi, dan penguatan pelayanan publik di sektor transportasi.

Dalam rapat yang sama, dibahas juga evaluasi APBN 2025. Realisasi penyerapan anggaran Kemenhub tahun lalu mencapai Rp28,68 triliun. Angka itu setara dengan 88,88 persen dari pagu efektif yang ditetapkan, yaitu Rp32,27 triliun.