Penyesuaian ini, kata dia, tersebar di semua unit eselon I. Tapi tenang, kebijakan ini dibuat dengan pertimbangan skala prioritas dan efektivitas program. "Yang jelas, keberlangsungan program prioritas tetap dijaga. Kualitas pelayanan publik dan kegiatan utama yang berdampak langsung ke masyarakat juga tidak dikurangi," papar Dudy.
Di sisi lain, Kemenhub juga mengawal sejumlah isu strategis nasional di tahun 2026, yang bersumber dari direktif presiden. Total kebutuhannya diperkirakan mencapai Rp802,88 miliar.
Rinciannya meliputi percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional (Rp221,27 miliar). Lalu, ada stimulus ekonomi lewat diskon tarif transportasi untuk angkutan penyeberangan, laut, dan kereta api saat Natal-Tahun Baru dan Lebaran, yang butuh dana sekitar Rp373,97 miliar.
Tak ketinggalan, percepatan rehabilitasi pasca bencana di Sumatera, khususnya Aceh, Sumut, dan Sumbar, dengan anggaran Rp184,69 miliar. Serta dukungan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebesar Rp22,95 miliar.
"Ini semua tindak lanjut instruksi presiden," kata Menhub menegaskan. Tujuannya untuk percepatan pembangunan, pemulihan ekonomi, dan penguatan pelayanan publik di sektor transportasi.
Dalam rapat yang sama, dibahas juga evaluasi APBN 2025. Realisasi penyerapan anggaran Kemenhub tahun lalu mencapai Rp28,68 triliun. Angka itu setara dengan 88,88 persen dari pagu efektif yang ditetapkan, yaitu Rp32,27 triliun.
Artikel Terkait
Prabowo Serukan Optimisme di Peresmian Pabrik Kendaraan Listrik Magelang
KPK Periksa Dua Saksi Kasus Korupsi Restitusi Pajak Kalsel
Sampah Meluber di TPS 3R Pulogebang, Warga Khawatirkan Ancaman Penyakit
KPK Periksa Empat Saksi Kasus Pemerasan RPTKA di Malang