Mundurnya Pejabat OJK dan BEI Dikaitkan dengan Kemarahan Presiden Soal Penggorengan Saham

Jakarta, Senin, 16 Februari 2026 – Suasana di pasar modal kita belakangan ini memang panas. Gara-garanya, terungkapnya praktik "penggorengan saham" yang bikin geger. Menanggapi hal ini, dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ, psikiater sekaligus pengusaha dari Fakultas Kedokteran UI, angkat bicara. Baginya, urusan ekonomi dan pasar modal bukan cuma soal angka. Pengaruhnya jauh lebih dalam.

“Saya tidak perlu membahas terlalu luas tentang sistim ketatanegaraan. Namun, di antara yang saya ketahui soal ekonomi makro atau pasar modal, tentunya berkaitan erat dengan persoalan global dan citra negara," ujar Mintarsih kepada wartawan.

Dia bilang, perekonomian yang tumbuh dan maju itu dampaknya besar. Bukan cuma buat kesehatan jiwa masyarakat, tapi juga menyentuh sendi-sendi ketatanegaraan. Sayangnya, menurut pengamatannya, sudah terjadi berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oknum-oknum yang seharusnya bertanggung jawab. Mereka kerap tidak berlaku jujur.

“Sebab seperti yang saya katakan tadi, ekonomi makro tentunya erat dengan banyak perusahaan asing, negara-negara atau individu tertentu (pengusaha) dan menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan yang juga ada di Indonesia,” jelasnya.

Nah, karena itu, informasi soal ketidakberesan di pasar modal, cepat atau lambat, pasti akan sampai ke meja Presiden.

“Maka sekali terungkap adanya 'penggorengan saham' atau penghilangan saham orang-orang yang memang memiliki hak, lalu kemudian perusahaan dipaksakan IPO, pastinya akan sampai ke Presiden. Jadinya, wajar jika Presiden Prabowo marah," ungkap Mintarsih.

Lalu, apa sih yang bikin Presiden sampai murka? Mintarsih menyinggung kasus yang viral, seperti penghilangan saham di Blue Bird. Menurutnya, itu jelas pertanda ada yang tidak beres di otoritas pasar modal kita, termasuk di Bursa Efek Indonesia. Apalagi tindakan hukum dari Bareskrim sudah berjalan.

“Seperti yang saya baca berbagai masalah tersebut sudah ada peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), ini juga yang menambah marahnya Presiden Prabowo. Lalu soal penghilangan saham saya di Blue Bird, merupakan serangkaian kejahatan pidana yang saya laporkan ke Bareskrim, yang hingga saat ini tidak saya cabut,” bebernya.

Dia juga menyentuh soal putusan Rp 140 miliar yang harus dia tanggung. Ada yang aneh, menurutnya. Dia digugat untuk mengembalikan seluruh gaji dan tunjangan dari Blue Bird, plus dituduh mencemarkan nama baik. Totalnya segitu.

“Bahkan (putusan Rp 140 miliar) final dari Mahkamah Agung dan oleh Ketua Pengadilan Negeri ditambah dengan ketentuan bahwa semua anak saya harus ikut menanggung denda-denda pengembalian gaji dan pencemaran nama baik. Anehnya, lagi pentotalan jumlah gaji ini salah hitung,” tutur Mintarsih, yang juga dikenal sebagai penulis buku.

Kemarahan Presiden Prabowo sendiri memang sudah jadi pembicaraan. Beberapa waktu lalu, MSCI memberi peringatan keras soal transparansi pasar modal Indonesia. Imbasnya, IHSG anjlok. Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden, mengaku beberapa pejabat di lembaga otoritas akhirnya diminta mundur.

“Itu menjadi topik hangat minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri. Ada alasannya, yaitu antara lain karena tidak ada transparansi," ungkap Hashim dalam sebuah forum di BEI, Rabu 11 Februari.

Hashim menegaskan, amarah Prabowo bukan cuma soal transparansi. Lebih dari itu, ini soal kehormatan bangsa. Peringatan dari lembaga internasional seperti MSCI dianggap mencoreng nama baik negara.

"Presiden Prabowo sangat marah. Beliau marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, terutama dengan kehormatan negara kita yang dipertaruhkan," katanya.

Jatuhnya IHSG juga dirasa sangat merugikan investor ritel. Reputasi OJK dan BEI pun ikut dipertaruhkan. “Para investor ritel, banyak yang telah dirugikan, bukan? Banyak yang telah dirugikan. Jadi ini sangat penting,” tegas Hashim.

Sebagai bentuk tanggung jawab, setidaknya empat pejabat OJK dan Direktur Utama BEI mengundurkan diri pada Jumat, 30 Januari 2026. Mereka adalah Mahendra Siregar (Ketua DK OJK), Mirza Adityaswara (Wakil Ketua DK OJK), Inarno Djajadi (Kepala Dewan Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK), I.B Aditya Jayaantara (Deputi Komisioner), dan Iman Rachman (Direktur Utama BEI). Langkah mereka dilakukan menyusul anjloknya IHSG di akhir Januari lalu.