Konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis (12/2/2026), berlangsung tegang. Refly Harun, kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, tampil dengan selembar bukti yang ia anggap menguak kejanggalan. Ia membandingkan dua salinan fotokopi ijazah Presiden Jokowi yang sumbernya tak main-main: satu dari Bareskrim Polri, satunya lagi dari KPU yang dipegang pengamat Bonatua Silalahi.
Menurut Refly, perbedaannya mencolok. Fotokopi dari Bareskrim ada garis tengahnya. Sementara yang dari KPU, tidak. "Pertanyaan saya adalah, apakah dua dokumen ini berbeda atau tidak? jelas berbeda," tegasnya.
"Karena dua ini berbeda, maka salah satu pasti ada yang palsu, atau dua-duanya palsu. Tidak mungkin dua-duanya asli,"
Ucap Refly dengan nada penuh tanya. Ia mengaku heran. Bagaimana mungkin dua instansi resmi mengeluarkan dokumen yang seharusnya sama, tapi nyatanya beda?
Nuansa naratif ini makin kuat ketika Refly, yang juga pakar hukum tata negara, menyebut temuan ini sebagai "petunjuk luar biasa". Ada sesuatu yang tidak beres, katanya. Pertanyaannya kini, siapa yang keliru? Apakah pihak Bareskrim di era Brigjen Djuhandani dulu yang memberikan informasi tak benar, atau justru tim Jokowi yang menyetor dokumen bermasalah ke KPU?
"Tetapi Dittipidum dapat dari mana dia? Karena secara teoritis, dua hal ini tidak boleh berbeda," ungkapnya lagi. "Karena dua ini adalah dokumen yang seharusnya berasal dari ijazah analog yang sama."
Memang, ada detail lain. Fotokopi dari Bareskrim tak ada legalisir, sedangkan yang dari KPU ada. Tapi soal itu, Refly bilang masih wajar-wajar saja. Yang ia anggap fatal justru perbedaan fisik dokumennya sendiri, seperti ada-tidaknya garis tengah tadi. Apalagi untuk dokumen penting, seharusnya tidak boleh dilipat.
Refly berbicara usai mendampingi mantan Wakapolri Oegroseno yang hadir sebagai ahli meringankan untuk tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma. Kasus yang berawal dari tudingan soal ijazah ini, kini seperti membuka kotak Pandora baru dengan temuan perbedaan versi dokumen tersebut.
Artikel Terkait
Polri Targetkan 1.500 Satuan Pelayanan Gizi di Seluruh Indonesia pada 2026
IHSG Anjlok 1,02% di Awal Perdagangan, Tekanan Jual Masih Dominan
Presiden Prabowo Resmikan 1.179 SPPG dan 18 Gudang Pangan Polri, Tinjau Ketat Standar Keamanan Makanan
Presiden Prabowo Tinjau Pembangunan Pusat Gizi Polri di Palmerah