MURIANETWORK.COM - Seorang anggota parlemen mendesak investigasi menyeluruh atas insiden penembakan pesawat yang menewaskan dua awak kabin di Papua Selatan. Peristiwa tragis ini terjadi di Bandara Koroway Batu pada Rabu (11/2) lalu, melibatkan pesawat milik PT Smart Air Aviation. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menekankan pentingnya mengungkap pelaku dan motif di balik serangan tersebut, sekaligus menyerukan transparansi dalam proses hukum yang akan berjalan.
Desakan Investigasi dan Penegakan Hukum
Dalam pernyataannya, Dave Laksono menyoroti urgensi dari penanganan kasus ini. Politikus Partai Golkar itu menilai peristiwa penembakan pesawat sipil harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat keamanan. Baginya, kejadian ini bukan hanya soal kriminalitas biasa, melainkan menyangkut tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan.
"Perlindungan terhadap warga sipil, termasuk awak penerbangan, adalah tanggung jawab negara yang tak boleh diabaikan," tegasnya.
Dia pun mendorong agar proses hukum berjalan tanpa tebang pilih. "Kami mendorong investigasi untuk mengungkap pelaku dan motif di balik serangan," lanjut Dave, menegaskan harapannya agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan tegas.
Pendekatan Komprehensif untuk Papua
Lebih dari sekadar penanganan satu kasus, Dave Laksono melihat insiden ini sebagai bagian dari persoalan yang lebih luas di Papua. Ia menilai bahwa pendekatan keamanan semata tidak akan cukup untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut.
Menurutnya, diperlukan strategi yang lebih menyeluruh. "Penanganan Papua, butuh pendekatan komprehensif yang menggabungkan dialog, pengembangan, dan peningkatkan kesejahteraan warganya," ujarnya.
Pendekatan semacam itu, diyakini dapat membawa perubahan mendasar. "Pendekatan komprehensif, diharap mengurangi ketegangan, meningkatkan kepercayaan, dan menyelesaikan akar masalahnya," tambahnya.
Pengawasan oleh Komisi I DPR
Sebagai wakil rakyat yang membidangi pertahanan dan luar negeri, Dave Laksono menyatakan komitmennya untuk melakukan pengawasan. Komisi I DPR akan memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah terkait Papua dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang benar.
"Kebijakan terhadap Papua, harus berorientasi terhadap kepentingan nasional dan perlindungan bagi warga sipil," pungkasnya.
Dia memastikan bahwa lembaganya akan terus mengawal agar kebijakan tersebut tetap dijalankan dalam koridor hukum yang berlaku dan senantiasa mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Artikel Terkait
BMKG: Hujan Ekstrem Makin Sering, Suhu Indonesia Diproyeksi Naik 1,6°C
Wamensos Tinjau Pembangunan Rumah Layak Huni untuk 10 Keluarga di Magelang
Anggota DPR Desak KLH Ambil Langkah Tegas Usai Kebakaran Pabrik Cemari Sungai Cisadane
Erajaya Fokus Buka Gerai Smartphone, Waspadai Tantangan Kuartal II