MSCI Bekukan Rebalancing Indeks, BEI Ditekan Perbaiki Transparansi dan Atasi Goreng Saham

MURIANETWORK.COM - Pasar modal Indonesia diguncang aksi jual besar-besaran pada akhir Januari 2026, dipicu oleh keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk membekukan proses rebalancing indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah lembaga pemeringkat global itu menyoroti dua isu krusial: kekhawatiran atas aksesibilitas pasar dan transparansi "free float", serta pembiaran terhadap praktik manipulasi harga saham atau 'goreng saham'. Tekanan ini memaksa BEI untuk segera berbenah guna mempertahankan status Indonesia sebagai "emerging market".

Dampak Teguran Global dan Respons Pemerintah

Keputusan MSCI yang diumumkan pada 27 Januari 2026 itu langsung memicu gelombang "panic selling" di kalangan investor. Sentimen negatif ini diperparah oleh isu kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sekitar 8 persen dalam dua hari berturut-turut, 28 dan 29 Januari, hingga transaksi terpaksa dihentikan sementara. Kejatuhan ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan indikator krisis kepercayaan yang mendalam, terutama dari investor ritel.

Hebatnya guncangan pasar ini menarik perhatian langsung dari Istana. Presiden Prabowo Subianto, melalui para pembantunya, menekankan pentingnya BEI menerapkan standar transparansi global.

"Lewat para pembantu terdekatnya, Presiden berpesan agar manajemen BEI menerapkan transparansi data sesuai standar bursa saham global," ungkapnya.

Respons atas situasi ini pun berlangsung cepat. Sejumlah pejabat tinggi di sektor keuangan dan pasar modal mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Mundurnya mereka semakin menegaskan betapa seriusnya krisis yang dihadapi dan menciptakan harapan publik akan perbaikan tata kelola yang menyeluruh.

Praktik 'Goreng Saham' dan Tantangan Pengawasan

Peringatan MSCI sebenarnya menyoroti masalah klasik yang telah lama menggerogoti kredibilitas pasar: praktik manipulasi harga atau 'goreng saham'. Praktik ini, meski telah dilarang tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, ternyata masih berlangsung. Modusnya biasanya melibatkan sekelompok pelaku dengan dana besar yang memborong saham perusahaan berfundamental lemah, lalu menyebarkan informasi positif untuk menciptakan sentimen naik. Setelah harga terdongkrak artifisial, mereka melepas saham tersebut dan meraup keuntungan, meninggalkan investor ritel yang tertipu.

Yang menjadi pertanyaan publik adalah, bagaimana praktik semacam ini bisa luput dari pengawasan BEI yang telah berpengalaman puluhan tahun? Dengan sistem pengawasan yang ideal, deteksi dini terhadap pergerakan harga yang tidak wajar seharusnya dapat dilakukan. Kegagalan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan atau penegakan aturan di tingkat bursa.

Jalan Panjang Memulihkan Kepercayaan

Teguran dari MSCI jelas menjadi tamparan keras, namun juga bisa menjadi momentum katalis untuk perubahan. Status Indonesia sebagai "emerging market" kini tergantung pada kemampuan BEI dan otoritas terkait untuk melakukan pembenahan mendasar dalam waktu singkat, sebelum batas waktu yang diberikan MSCI pada Mei 2026. Perbaikan tidak hanya pada aspek transparansi data emiten, tetapi juga pada efektivitas pengawasan transaksi untuk mencegah manipulasi.

Pada akhirnya, kunci stabilitas pasar modal terletak pada kepercayaan investor. Membangun kembali kepercayaan yang rusak memerlukan komitmen nyata, konsistensi, dan waktu yang tidak sebentar. Wajah baru BEI yang lebih kredibel dan transparan bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk masa depan industri keuangan Indonesia.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) lImu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)