Aktivis Soroti Responsivitas dan Program Sekolah Gratis Andra Soni Setahun Memimpin Banten

Setahun kepemimpinan Andra Soni di Banten ternyata menyisakan catatan tersendiri bagi para pengamat. Ade Irawan, seorang aktivis antikorupsi, melihat sang gubernur membawa corak baru. Poin plus utamanya? Sikapnya yang terbilang responsif mendengar keluhan warga.

Menurut Ade, ini bukan hal sepele. Sikap semacam itu bisa membangun jembatan komunikasi yang vital antara pemimpin dan rakyatnya. Dengan begitu, kebutuhan riil masyarakat punya peluang lebih besar untuk segera diterjemahkan jadi kebijakan nyata.

"Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,"

ujar Ade Irawan dalam sebuah keterangan tertulis, Kamis lalu.

Dari situ, tugas berikutnya adalah memetakan mana kebijakan yang paling mendesak. Tujuannya jelas: agar sasaran dan dampaknya langsung terasa. Dan pada akhirnya, visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi itu bisa terakselerasi.

Di sisi lain, Ade juga menyoroti program prioritas yang jadi pembeda. Ia menyebut program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta sebagai langkah berani. Apalagi kini Pemprov Banten sedang menggodok perluasannya ke Madrasah Aliyah.

Tapi, di balik itu semua, ada pekerjaan rumah besar. Pemerataan sumber daya manusia.

"Bagaimana program ini bisa mendorong pada peningkatan kualitasnya, peningkatan pada sumber dayarnya. Karena peningkatan SDM bisa mendorong meningkatnya IPM. Program sekolah gratis yang digagas Andra Soni salah satu pendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten menjadi 77,25 atau masuk kategori tinggi,"

paparnya.

Artinya, program gratis itu harus diikuti dengan pemerataan kualitas. Mulai dari siswa, guru, hingga sarana penunjang. Pemprov, dalam hal ini, harus jadi motor penggerak. Guru-guru di sekolah swasta, misalnya, sangat perlu mendapat pelatihan dan akses pengembangan kapasitas.

"Jadi, masyarakat mendapatkan akses pendidikan gratis dan juga mendapatkan peningkatan kualitas. Tujuannya adalah peningkatan kemampuan atau skil bukan hanya siswanya tapi tenaga pendidiknya,"

tambah Ade.

Namun begitu, ada satu hal lagi yang tak boleh luput dari perhatian: tata kelola pemerintahan yang bersih. Ade mengingatkan, meski KPK memberi apresiasi atas capaian SPI dan MCSP Banten, penguatan tata kelola harus terus digenjot.

Harapannya, Andra Soni tak hanya dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Lebih dari itu, ia harus mampu melakukan reformasi tata kelola kebijakan.

"Ini penting, mengingat rekam jejak atau track record Provinsi Banten terkait isu-isu korupsi. Agar pencegahan antikorupsi menjadi semangat dan perilaku bersama,"

pungkasnya.