Wamendikdasmen Tolak Usulan Lembaga Baru, Soroti Pentingnya Efektivitas dan Deregulasi

Di tengah ramainya usulan pembentukan lembaga baru untuk mengatasi persoalan pendidikan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, justru punya pandangan berbeda. Menurutnya, menambah badan baru bukanlah jawaban ajaib. Pernyataannya ini ia sampaikan dalam penutupan Konsolidasi Nasional Kemendikdasmen 2026 di Depok, Rabu (11/2/2026), yang dihadiri para kepala dinas pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan.

“Tidak perlu, sudah terlalu banyak badan,” ujar Atip kepada para wartawan.

Ia dengan tegas menolak gagasan itu. Alih-alih memperumit birokrasi dengan struktur baru, energi pemerintah seharusnya dialihkan untuk mengoptimalkan fungsi lembaga yang sudah ada. Koordinasi antara pusat dan daerah, menurutnya, justru hal krusial yang perlu diperkuat.

“Jadi (harusnya) bagaimana mengefektifkan fungsi dari kelembagaan yang ada. Kemudian juga pelaksana deregulasi,” tambahnya.

Nah, soal deregulasi ini juga jadi poin penting. Atip menyoroti banyaknya aturan usang yang justru membelenggu dan menghambat langkah cepat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut dia, membereskan regulasi yang sudah tidak relevan itu jauh lebih mendesak ketimbang mendirikan badan baru.

“Dan kemudian melakukan deregulasi untuk aturan-aturan yang sudah tidak relevan. Jadi menurut saya tidak diperlukan ada penambahan badan,” tegas Atip.

Guru, PR Besar yang Tak Butuh Lembaga Baru