Krisis Keteladangan Profesor di Tengah Tekanan Produktivitas Akademik

Sebut saja kata "profesor", dan yang muncul di benak biasanya sosok yang dihormati. Gelar itu bukan cuma soal kepakaran, tapi juga simbol keteladanan. Orang yang ilmunya mendalam, sikapnya matang, ucapannya selalu dipikirkan matang-matang. Di kelas, mahasiswa memandang mereka sebagai cermin masa depan bukan cuma untuk karier, tapi juga untuk pembentukan karakter. Tapi belakangan, rasa hormat itu mulai terkikis. Bukan karena ilmunya berkurang, tapi karena keteladanan itu sendiri seolah kehilangan pijakannya.

Kampus kita hidup dalam paradoks yang nyata. Di satu sisi, ada tuntutan produktivitas yang mencekik: publikasi, sitasi, akreditasi, peringkat internasional. Di sisi lain, ada mandat moral yang tak kalah berat: menjaga kejujuran ilmiah, merawat kebebasan berpikir, membentuk karakter generasi penerus. Saat logika kuantitas menang telak atas etika, profesor pun terjebak dalam perlombaan angka. Gelar seringkali sudah "cukup" untuk mengukuhkan otoritas, sementara soal keteladanan dianggap bonus belaka. Padahal, tanpa itu, otoritas jadi kosong makna.

Memang, tak ada yang salah dengan produktivitas ilmiah. Riset harus dipublikasikan, pengetahuan perlu disebar. Persoalannya muncul ketika sistem insentif justru mendorong perilaku menyimpang. Mulai dari ghost writing, publikasi instan, menumpang nama di karya orang, sampai yang paling parah: plagiarisme dan manipulasi data. Iklim seperti ini menempatkan profesor di persimpangan: setia pada proses ilmiah yang lambat dan melelahkan, atau ikut arus pragmatis yang menjanjikan hasil cepat.

Nah, di sinilah keteladanan diuji. Profesor yang berintegritas akan menolak jalan pintas, meski konsekuensinya jelas: karir yang lambat, kalah bersaing dapat hibah, atau tersisih dari panggung popularitas. Dengan memilih setia pada kebenaran, ia mengirim pesan sunyi kepada mahasiswanya bahwa ilmu bukan cuma produk, tapi juga proses yang etis.

Sebaliknya, kalau profesor malah pamer "kepiawaian" mengakali sistem, ia secara tak langsung mengajarkan bahwa kecerdasan bisa dipisahkan dari kejujuran. Pelajaran ini mungkin tak tertulis di silabus, tapi nyata terasa dalam praktik sehari-hari.

Gelar profesor membawa otoritas. Dan otoritas, kalau tak dikawal etika, mudah sekali berubah jadi kekuasaan yang semena-mena. Di ruang kelas, pergeseran ini terasa saat profesor mematikan perbedaan pendapat dengan dalih "pengalaman", merendahkan pertanyaan mahasiswa, atau mengubah kritik jadi serangan personal. Kampus yang mestinya rumah dialog, berubah jadi panggung monolog. Di titik ini, kerendahan hati intelektual jadi krusial.

Kerendahan hati bukan berarti standar ilmu diturunkan. Profesor tetaplah penjaga mutu. Tapi mutu tak identik dengan kekerasan simbolik. Justru, mutu tumbuh subur dalam iklim yang aman untuk bertanya, untuk salah, dan untuk mencoba lagi. Ketika seorang profesor berani bilang "saya tidak tahu" atau "saya keliru", ia sebenarnya sedang menanamkan etos ilmiah paling dasar: bahwa kebenaran lebih penting daripada gengsi. Di dunia yang gemar memuja citra, mengakui keterbatasan adalah bentuk keteladanan yang radikal.

Keteladanan tak cuma diuji di mimbar seminar, tapi justru dalam rutinitas yang sepi sorak. Hal-hal seperti datang tepat waktu, menepati janji bimbingan, transparan dalam penilaian, adil dalam kolaborasi, menolak gratifikasi semua ini terkesan sepele, tapi sebenarnya membangun ekologi kepercayaan. Di ranah tata kelola, di mana profesor sering jadi penentu promosi atau alokasi sumber daya, integritas benar-benar dipertaruhkan.

Kalau patronase mengalahkan meritokrasi, kampus kehilangan daya didiknya. Mahasiswa belajar bahwa kesuksesan lebih ditentukan relasi daripada kompetensi. Etika pun cuma jadi retorika kosong. Butuh keberanian untuk mengatakan tidak pada konflik kepentingan, meski itu berarti tak populer di lingkaran kekuasaan. Profesor yang berani melakukan ini sedang menegaskan pesan bahwa hal yang benar seringkali sunyi, tapi dampaknya panjang.

Di era digital, panggung profesor makin luas. Komentar di media sosial, opini di koran, wawancara di TV semuanya membentuk persepsi publik tentang ilmu. Di sini, keteladanan dalam ucapan jadi sangat penting. Profesor tak harus netral melihat ketidakadilan, dan kritik terhadap kebijakan publik itu perlu. Tapi kritik harus berakar data, argumentasinya jernih, dan bahasanya beradab. Itulah yang membedakan pencerahan dari sekadar kebisingan.

Masalahnya, tak sedikit yang ikut larut dalam sensasionalisme: generalisasi serampangan, berkomentar di luar bidang keahlian, atau menyebar informasi yang belum diverifikasi. Publik pun bingung, kalau profesor saja abai pada standar evidence, lalu siapa lagi yang bisa jadi rujukan?

Mahasiswa sekarang hidup di dunia yang serba instan: ringkasan algoritmik, influencer jadi panutan, opini cepat jadi mata uang. Kampus seharusnya jadi tempat untuk melambat, untuk berpikir mendalam dan berdamai dengan kompleksitas. Kalau profesor gagal jadi teladan, mahasiswa akan cari figur lain. Popularitas mengalahkan otoritas ilmiah, yang viral menggeser yang valid. Ujung-ujungnya, lahir generasi yang cepat bereaksi tapi lambat merefleksi.

Krisis ini menular ke etos riset. Toleransi pada pelanggaran kecil lama-lama menormalisasi pelanggaran besar. Kultur akademik bergeser dari pencarian kebenaran jadi sekadar pengumpulan prestasi. Universitas akhirnya berisiko kehilangan mandat sosialnya bukan lagi penjaga nalar publik, melainkan pabrik kredensial belaka.

Memulihkan keteladanan profesor tak bisa cuma dengan imbauan moral. Perlu perubahan struktural. Sistem insentif harus lebih seimbang, mengakui bahwa kualitas pengajaran dan pembinaan karakter setara dengan jumlah publikasi. Penguatan etika riset lewat pelatihan, audit independen, sanksi yang adil harus jadi arsitektur permanen, bukan reaksi temporer saat ada skandal.

Kultur mentoring juga perlu dihidupkan lagi. Profesor bukan cuma supervisor teknis, tapi juga mentor nilai. Forum refleksi etika dan komunitas praktik baik bisa menularkan integritas secara organik. Tata kelola kampus harus transparan dan partisipatif, agar konflik kepentingan bisa diawasi. Kebebasan akademik penting, tapi harus seiring dengan akuntabilitas.

Pada intinya, keteladanan profesor menuntut keutuhan: ilmu yang tajam, hati yang bersih, tindakan yang konsisten, dan kata-kata yang bertanggung jawab. Profesor yang utuh tak alergi kritik justru membutuhkannya. Ia membangun wibawa bukan di atas ketakutan, tapi di atas kepercayaan. Ia tak menggadaikan kebenaran demi popularitas, dan rela berada dalam kesunyian demi integritas.

Pada akhirnya, soal keteladanan profesor ini adalah soal masa depan nalar publik kita. Kalau profesor setia pada etika, kampus akan kembali menjadi rumah bagi kebenaran yang jujur dan kemanusiaan yang beradab. Kalau diabaikan, gelar tinggal simbol kosong, dan ilmu kehilangan wibawanya. Di pundak profesor, bukan cuma reputasi akademik yang dipertaruhkan, tapi arah peradaban berpikir kita semua.

M. Nur Rianto Al Arif.
Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah dan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Dosen Indonesia.