Organisasi Pemuda Al Washliyah DKI Dukung Polri Tetap Langsung di Bawah Presiden

Dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah komando presiden kembali mengemuka. Kali ini, datang dari Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) untuk Provinsi DKI Jakarta. Mereka menilai, wacana memindahkan institusi itu ke bawah kementerian justru berisiko mengaburkan garis komando dan memangkas independensinya.

Ketua PW GPA DKI Jakarta, Dedi Haryono Siregar, secara tegas menyampaikan sikap organisasinya. Pernyataannya itu disampaikan kepada para wartawan pada Rabu, 11 Februari 2026.

"Kami, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan dukungan terhadap peran Polri sebagai institusi negara yang menjalankan tugas sesuai amanat UUD 1945," ujar Dedi.

Menurutnya, posisi Polri saat ini sudah tepat. Memindahkannya justru bakal menciptakan masalah.

"Penempatan Polri di bawah kementerian akan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Garis komando jadi kabur, dan yang paling mengkhawatirkan, independensi Polri dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban bisa menurun," lanjutnya dengan nada serius.

Dia mengingatkan kembali peran strategis korps bhayangkara. Bagi PW GPA, Polri punya tugas krusial untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum secara profesional serta berkeadilan.

Pernyataan Dedi ini sejalan dengan penolakan tegas yang sudah lebih dulu disuarakan pimpinan Polri sendiri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah menampik ide serupa. Di akhir Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Senin 26 Januari, Sigit menyatakan penolakan itu. Baginya, usulan itu justru akan melemahkan Polri dan juga Presiden.

Ia berterima kasih pada fraksi-fraksi DPR yang mendukung Polri tetap di bawah presiden, sambil menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR tentu tetap berjalan.

"Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus," kata Sigit waktu itu.

"Posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang paling ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat."

Jenderal bintang empat itu punya analogi menarik. Posisi langsung di bawah presiden dinilainya sangat membantu kepala negara. Sebaliknya, jika ada kementerian khusus yang membawahinya, justru berpotensi menciptakan 'matahari kembar' dalam komando.

"Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden. Jadi saat Presiden membutuhkan, kami bisa bergerak tanpa hambatan birokrasi. Kalau ada kementerian, menurut saya malah timbul potensi 'matahari kembar'," pungkas Sigit menjelaskan kekhawatirannya.