Krisis Keteladangan Profesor di Tengah Tekanan Produktivitas Akademik

Sebut saja kata "profesor", dan yang muncul di benak biasanya sosok yang dihormati. Gelar itu bukan cuma soal kepakaran, tapi juga simbol keteladanan. Orang yang ilmunya mendalam, sikapnya matang, ucapannya selalu dipikirkan matang-matang. Di kelas, mahasiswa memandang mereka sebagai cermin masa depan bukan cuma untuk karier, tapi juga untuk pembentukan karakter. Tapi belakangan, rasa hormat itu mulai terkikis. Bukan karena ilmunya berkurang, tapi karena keteladanan itu sendiri seolah kehilangan pijakannya.

Kampus kita hidup dalam paradoks yang nyata. Di satu sisi, ada tuntutan produktivitas yang mencekik: publikasi, sitasi, akreditasi, peringkat internasional. Di sisi lain, ada mandat moral yang tak kalah berat: menjaga kejujuran ilmiah, merawat kebebasan berpikir, membentuk karakter generasi penerus. Saat logika kuantitas menang telak atas etika, profesor pun terjebak dalam perlombaan angka. Gelar seringkali sudah "cukup" untuk mengukuhkan otoritas, sementara soal keteladanan dianggap bonus belaka. Padahal, tanpa itu, otoritas jadi kosong makna.

Memang, tak ada yang salah dengan produktivitas ilmiah. Riset harus dipublikasikan, pengetahuan perlu disebar. Persoalannya muncul ketika sistem insentif justru mendorong perilaku menyimpang. Mulai dari ghost writing, publikasi instan, menumpang nama di karya orang, sampai yang paling parah: plagiarisme dan manipulasi data. Iklim seperti ini menempatkan profesor di persimpangan: setia pada proses ilmiah yang lambat dan melelahkan, atau ikut arus pragmatis yang menjanjikan hasil cepat.

Nah, di sinilah keteladanan diuji. Profesor yang berintegritas akan menolak jalan pintas, meski konsekuensinya jelas: karir yang lambat, kalah bersaing dapat hibah, atau tersisih dari panggung popularitas. Dengan memilih setia pada kebenaran, ia mengirim pesan sunyi kepada mahasiswanya bahwa ilmu bukan cuma produk, tapi juga proses yang etis.

Sebaliknya, kalau profesor malah pamer "kepiawaian" mengakali sistem, ia secara tak langsung mengajarkan bahwa kecerdasan bisa dipisahkan dari kejujuran. Pelajaran ini mungkin tak tertulis di silabus, tapi nyata terasa dalam praktik sehari-hari.

Gelar profesor membawa otoritas. Dan otoritas, kalau tak dikawal etika, mudah sekali berubah jadi kekuasaan yang semena-mena. Di ruang kelas, pergeseran ini terasa saat profesor mematikan perbedaan pendapat dengan dalih "pengalaman", merendahkan pertanyaan mahasiswa, atau mengubah kritik jadi serangan personal. Kampus yang mestinya rumah dialog, berubah jadi panggung monolog. Di titik ini, kerendahan hati intelektual jadi krusial.

Kerendahan hati bukan berarti standar ilmu diturunkan. Profesor tetaplah penjaga mutu. Tapi mutu tak identik dengan kekerasan simbolik. Justru, mutu tumbuh subur dalam iklim yang aman untuk bertanya, untuk salah, dan untuk mencoba lagi. Ketika seorang profesor berani bilang "saya tidak tahu" atau "saya keliru", ia sebenarnya sedang menanamkan etos ilmiah paling dasar: bahwa kebenaran lebih penting daripada gengsi. Di dunia yang gemar memuja citra, mengakui keterbatasan adalah bentuk keteladanan yang radikal.

Keteladanan tak cuma diuji di mimbar seminar, tapi justru dalam rutinitas yang sepi sorak. Hal-hal seperti datang tepat waktu, menepati janji bimbingan, transparan dalam penilaian, adil dalam kolaborasi, menolak gratifikasi semua ini terkesan sepele, tapi sebenarnya membangun ekologi kepercayaan. Di ranah tata kelola, di mana profesor sering jadi penentu promosi atau alokasi sumber daya, integritas benar-benar dipertaruhkan.

Kalau patronase mengalahkan meritokrasi, kampus kehilangan daya didiknya. Mahasiswa belajar bahwa kesuksesan lebih ditentukan relasi daripada kompetensi. Etika pun cuma jadi retorika kosong. Butuh keberanian untuk mengatakan tidak pada konflik kepentingan, meski itu berarti tak populer di lingkaran kekuasaan. Profesor yang berani melakukan ini sedang menegaskan pesan bahwa hal yang benar seringkali sunyi, tapi dampaknya panjang.