Konsolidasi Pendidikan 2026 Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis

MURIANETWORK.COM - Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas) 2026 resmi ditutup pada Rabu (11 Februari 2026) setelah berlangsung selama tiga hari di Depok, Jawa Barat. Forum tahunan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini menghasilkan sembilan rekomendasi kebijakan strategis yang dirumuskan bersama oleh perwakilan pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan.

Forum Evaluasi dan Perencanaan Kebijakan

Acara penutupan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat. Forum ini, menurutnya, telah berhasil menjadi ruang untuk menyelaraskan arah kebijakan dan membahas isu-isu strategis di lapangan.

“Alhamdulillah, selama tiga hari pelaksanaan Konsolidasi Nasional ini, kita telah menyamakan arah kebijakan, membahas berbagai isu strategis, serta berbagi pengalaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya memperkuat penyelenggaraan pendidikan,” ucapnya.

Atip menegaskan bahwa Konsolnas bukan sekadar agenda seremonial. Ia mendorong agar semua hasil pembahasan segera diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan di daerah masing-masing.

“Forum ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi ruang untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan serta aksi nyata agar kita dapat mewujudkan amanat konstitusi, yaitu pendidikan yang bermutu dalam seluruh aspek dan manifestasinya,” tegasnya.

Rekomendasi untuk Implementasi Berkelanjutan

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menekankan bahwa rekomendasi yang dihasilkan bersumber dari praktik-praktik baik yang sudah dijalankan di berbagai daerah. Hal ini diharapkan dapat mempermudah implementasinya.

“Rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar gagasan yang belum teruji, tetapi praktik-praktik baik yang sudah berjalan di berbagai daerah. Di dalamnya juga dirumuskan rekomendasi pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya,” jelas Suharti.

Intisari Sembilan Rekomendasi Utama

Secara berurutan, kesembilan komisi memaparkan rekomendasi mereka yang mencakup spektrum isu pendidikan yang luas:

Komisi I fokus pada penguatan Wajib Belajar 13 Tahun, dengan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis data akurat dan pemenuhan hak pendidikan inklusif.

Komisi II menyoroti pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, menekankan pentingnya validasi data (Dapodik) yang ketat dan optimalisasi timeline perencanaan.

Komisi III mendorong penguatan digitalisasi pembelajaran melalui integrasi kebijakan pusat-daerah, pengembangan konten yang relevan, serta pelatihan berkelanjutan bagi guru.

Komisi IV merekomendasikan evaluasi mendalam terhadap Tes Kemampuan Akademik (TKA), termasuk analisis capaian per wilayah dan pendampingan akademik untuk guru.

Komisi V membahas pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dengan menekankan koordinasi lintas kementerian, peningkatan kapasitas operator, dan dukungan infrastruktur di daerah tertinggal.

Komisi VI mengusulkan penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta, antara lain melalui optimalisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7K) dan pemetaan minat bakat siswa.

Komisi VII menyampaikan rekomendasi tata kelola guru, mencakup distribusi yang lebih fleksibel, peningkatan kesejahteraan, serta pemenuhan kebutuhan kepala sekolah dan pengawas definitif.

Komisi VIII mengangkat isu kedaulatan Bahasa Indonesia dan revitalisasi bahasa daerah, dengan rekomendasi menjadikannya sebagai indikator kinerja daerah serta penguatan program BIPA.

Komisi IX mendorong penguatan Pembelajaran Mendalam, koding, kecerdasan artifisial, serta bimbingan konseling. Rekomendasi ini menekankan pelatihan guru yang kontekstual dan peningkatan kapasitas guru BK dalam menangani kesehatan mental siswa.

Dengan ditutupnya forum ini, tantangan selanjutnya adalah memastikan rekomendasi yang komprehensif tersebut dapat dijalankan secara terukur dan berkelanjutan di seluruh daerah, demi peningkatan mutu pendidikan nasional yang lebih merata.