Jawa Tengah Kurangi Backlog Perumahan 274.514 Unit Sepanjang 2025

"Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi," tuturnya.

Namun, di balik optimisme tersebut, Gubernur Luthfi mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam perencanaan. Ia menekankan bahwa pembangunan perumahan tidak boleh mengabaikan ketatnya aturan tata ruang dan perlindungan terhadap lahan sawah. Koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota, yang memegang kewenangan utama tata ruang, dinilai mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan.

Dukungan Asosiasi dan Peran Pemerintah Pusat

Dari sisi asosiasi, Ketua DPD REI Jawa Tengah Hermawan Mardiyanto menyambut baik komitmen pemerintah daerah. Ia mengungkapkan bahwa evaluasi rutin bersama gubernur telah menjadi forum penting untuk memantau perkembangan.

"Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan," jelas Hermawan.

Hermawan juga melihat peran pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai faktor pendorong. Menurutnya, perluasan kuota untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah memberikan angin segar dan membantu memperluas jangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Kolaborasi tiga pihak pemerintah daerah, asosiasi, dan pusat ini diharapkan dapat terus memecah persoalan backlog secara berkelanjutan.