Polemik Pilkada Langsung vs Tidak Langsung: Antara Efisiensi dan Kedaulatan Rakyat

Wacana soal pemilihan kepala daerah lewat DPRD itu selalu muncul lagi. Kapan? Ya, setiap kali siklus politik memasuki fase yang genting. Alasan yang dikemukakan klise: pilkada langsung dianggap terlalu mahal, ribet, dan rawan memicu konflik sosial.

Tak heran, sejumlah elit politik langsung menyambut usulan ini. Beberapa partai bahkan sudah angkat bicara mendukung. Tapi di sisi lain, para pegiat demokrasi tetap bersikukuh. Bagi mereka, kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat, titik.

Bukan cuma urusan teknis belaka. Pilkada langsung, dalam pandangan mereka, adalah instrumen utama kedaulatan rakyat. Perdebatan ini, jangan salah, punya akar yang dalam. Ia berkait kelindan dengan persoalan serius: kualitas demokrasi kita, relasi kuasa, dan bagaimana negara memosisikan rakyatnya.

Demokrasi yang Cacat

Sejujurnya, demokrasi memang tak pernah dianggap sempurna. Dari zaman filsuf klasik sampai pemikir modern, banyak yang sudah mengakui adanya cacat bawaan dalam sistem ini.

Ambil contoh Plato. Dalam The Republic (sekitar 375 SM), ia memandang demokrasi sebagai sistem yang rentan dikendalikan hasrat massa dan kepentingan sesaat. Gurunya, Socrates, punya analogi yang lebih gamblang.

Ia bilang, memerintah itu adalah sebuah keahlian spesifik.

“Dan seperti keahlian lain,” begitu kira-kira argumennya, “tidak semua orang punya bakat atau latihan untuk jadi ahli di bidang itu.”

Bayangkan saja. Sekelompok orang hendak berlayar, tapi mereka lebih dulu memilih nahkoda lewat pemungutan suara. Padahal, dari semua yang punya hak pilih, tak ada satu pun yang peduli apakah si calon memang punya kompetensi mengemudikan kapal.

Akibatnya? Bisa saja nahkoda yang cakap justru kalah suara. Kapal lalu dikemudikan oleh orang yang tak paham seluk-beluk pelayaran. Nah, dalam konteks ini, demokrasi tak menjamin lahirnya pemimpin yang terampil. Apalagi dengan cara rekrutmen calon oleh partai politik sekarang, yang masih jauh dari ideal. Popularitas dan elektabilitas sering jadi pertimbangan utama, sementara kualitas dan kemampuan memimpin baru dipikirkan belakangan.

Tapi ya, demokrasi memang tak pernah janji efisiensi. Ia menjanjikan partisipasi, keterbukaan, dan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan yang bisa melenceng.

Jadi, ketika perdebatan pilkada langsung vs tidak langsung mengemuka, ini sebenarnya bukan cuma soal cari sistem yang paling murah atau ringkas. Ini lebih pada sejauh mana negara mau menjaga prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri.

Pilihan mekanisme ini kerap disederhanakan jadi persoalan selera politik belaka. Padahal, filosofinya beda jauh. Pilkada langsung menempatkan rakyat sebagai aktor penentu. Setiap warga punya hak yang sama untuk ikut serta, merasakan prosesnya, dan percaya bahwa suaranya berarti. Prosesnya memang riuh, melelahkan, penuh ketegangan. Tapi justru di situlah denyut nadi demokrasi berdetak.

Sebaliknya, pilkada tidak langsung membawa logika berbeda. Mekanismenya elitis, memindahkan hak pilih dari tangan banyak orang ke segelintir elite di lembaga perwakilan. Kuasa dan lobi berbicara lebih lantang daripada suara publik. Rakyat bukan cuma kehilangan peran, tapi juga jadi terasing dari proses politiknya sendiri. Bahkan untuk sekadar menyaksikan, seringkali jadi hal yang sulit dijangkau.

Efisiensi? Tunggu Dulu.

Argumen utama pendukung pilkada tidak langsung biasanya soal beban biaya dan kerja penyelenggara. Memang, pilkada langsung butuh anggaran besar. Biaya logistik, distribusi ke ribuan TPS, honor petugas, sampai pengamanan, semuanya membebani APBN dan APBD. Beban ini nyata dan harus dipertanggungjawabkan.

Tapi, biaya yang dikeluarkan dalam pilkada langsung itu terlihat, tercatat, dan bisa diaudit. Ia jadi bagian dari kontrak sosial antara negara dan warganya. Publik tahu uangnya kemana dan untuk apa. Justru transparansi inilah yang memperkuat legitimasi proses demokrasi.

Di lain sisi, pilkada tidak langsung mungkin memangkas biaya penyelenggaraan. Tapi ia melahirkan biaya lain yang tak terlihat. Biaya ini tak tercatat di APBN, tak diaudit negara, dan tak pernah dipertanggungjawabkan ke publik. Ia muncul dalam bentuk transaksi politik, lobi-lobi gelap, dan negosiasi di ruang tertutup. Beban pembiayaan beralih ke kandidat dan aktor politik, dengan risiko melahirkan kepemimpinan koruptif sebagai bentuk balas jasa atau pengembalian modal.

Dalam teori ekonomi politik, ini disebut biaya tersembunyi demokrasi. Joseph Schumpeter dalam Capitalism, Socialism, and Democracy (1942) pernah mengingatkan, demokrasi prosedural tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan kompetisi elite yang jauh dari kepentingan rakyat.

Pilkada tidak langsung membuka ruang lebar untuk kompetisi semacam itu. Biaya tinggi tapi tak transparan. Ujung-ujungnya, beban finansial ini tetap ditanggung publik, lewat kebijakan yang tak pro-rakyat atau praktik korupsi setelah kepala daerah terpilih.

Jadi, meski berat secara anggaran, pilkada langsung memberikan jaminan lebih kuat untuk hak konstitusional masyarakat. Hak memilih dan dipilih itu bukan formalitas, tapi wujud nyata kedaulatan rakyat.

Masalah Utamanya: Rekrutmen Politik yang Gagal

Seringkali kita lupa, akar persoalannya ada di rekrutmen politik oleh partai. Kualitas pilkada, apapun mekanismenya, sangat ditentukan oleh bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi dan seleksi calon. Dalam praktik, problem terbesar demokrasi elektoral kita bukan pada cara memilih, tapi pada kualitas kandidat yang dihasilkan.

Ketika wacana mengutak-atik pilkada langsung muncul, sentimen publik yang bangkit tidak melulu karena penolakan terhadap perubahan. Ini juga soal ketidakpercayaan terhadap proses rekrutmen partai politik. Ukurannya masih itu-itu saja: finansial, popularitas instan, dan kedekatan dengan elite. Kapasitas, integritas, dan rekam jejak? Itu urusan nomor dua.

Akibatnya, debat perubahan sistem cuma berkutat di aspek prosedural, bukan pada pembenahan substansi demokrasi.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku mereka How Democracies Die menekankan hal serupa. Partai politik adalah pilar utama demokrasi perwakilan. Tanpa partai yang sehat, demokrasi cuma jadi ritual lima tahunan.

Kalau partai gagal menjalankan kaderisasi secara meritokratis, mekanisme pemilihan apapun akan menghasilkan masalah yang sama. Pilkada tidak langsung tidak otomatis memperbaiki kualitas kepemimpinan. Bisa-bisa malah memperparah oligarkisme.

Bayangkan jika partai politik berjalan baik, transparan, dan akuntabel. Pilkada langsung tak akan dipandang sebagai beban, melainkan investasi demokrasi. Partai yang sehat akan menyiapkan kader terbaiknya untuk diuji langsung oleh rakyat. Sebaliknya, partai yang lemah cenderung cari jalan pintas lewat mekanisme tertutup dan elitis.

Demokrasi memang cacat. Tapi cacat itu jangan dijadikan alasan untuk menarik hak rakyat. Dalam sejarah, kemunduran demokrasi sering diawali dengan pembatasan partisipasi publik, atas nama efisiensi dan stabilitas.

Pilkada langsung punya masalah, iya. Tapi solusinya bukan dengan menghapus partisipasi rakyat. Melainkan dengan memperbaiki institusi politik, menegakkan hukum, dan mereformasi partai politik.

Mengubah pilkada jadi tidak langsung tanpa membenahi rekrutmen politik cuma akan memindahkan masalah dari ruang publik ke ruang tertutup. Demokrasi kehilangan wajahnya. Oligarki malah menemukan jalannya.

Karena itu, mempertahankan pilkada langsung bukan soal romantisme. Ini soal menjaga prinsip dasar kedaulatan rakyat agar tidak tergerus jadi sekadar slogan di konstitusi.

Pilkada langsung mungkin mahal, riuh, dan melelahkan. Tapi di situlah rakyat belajar jadi warga negara, bukan sekadar penonton. Dalam demokrasi yang cacat, partisipasi publik justru jadi obat, bukan penyakit.

Antoni Putra. Pengajar Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.