Golkar Tolak Usulan Penghapusan Parliamentary Threshold, Sebut Kunci Penyelamat Pemerintahan

Usulan untuk menghapus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ditolak tegas oleh Sekjen Partai Golkar, M Sarmuji. Bagi dia, aturan itu bukan sekadar angka. Ia melihatnya sebagai instrumen konstitusional yang punya peran penting: mendorong penyederhanaan partai politik di Indonesia.

"Parliamentary threshold adalah instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian kita," tegas Sarmuji dalam pernyataannya, Senin (2/2/2026).

Ia melanjutkan, "Penolakan terhadap parliamentary threshold pada dasarnya adalah penolakan terhadap sistem multipartai sederhana."

Kalau dipikir-pikir, argumennya cukup gamblang. Menurut Sarmuji, menolak penyederhanaan sistem kepartaian sama saja dengan membuka jalan bagi sistem multipartai yang ekstrem. Nah, model yang terakhir ini dianggapnya tidak cocok dengan karakter sistem presidensial yang kita anut. Malah bisa bikin ruwet.

"Mereka yang menolak parliamentary threshold sesungguhnya menginginkan sistem multipartai ekstrem," ujarnya lagi.

Ia memperingatkan, kondisi semacam itu berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan. Pemerintahan jadi kurang lincah, ambil keputusan pun bisa tersendat-sendat.

Di sisi lain, Sarmuji menekankan soal konsistensi. Pembangunan sistem politik Indonesia, dalam pandangannya, harus punya arah yang jelas dan tetap. Dan dalam konteks presidensialisme, yang dibutuhkan adalah sistem multipartai yang sederhana. Bukan yang ruwet dengan puluhan partai.

"Kita mesti konsisten terhadap pembangunan sistem politik Indonesia," jelasnya.

"Sistem politik, termasuk sistem kepartaian, harus sesuai dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Sistem politik yang berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sistem multipartai sederhana."

Tanpa penyederhanaan, bayang-bayang fragmentasi politik akan selalu menghantui. Imbasnya? Efektivitas pemerintahan bisa mandek, proses pengambilan keputusan penting menjadi lamban dan berbelit.

Soal komitmen, Sarmuji menyebut Golkar akan terus mengawal proses ini. Ia bilang, yang dipertaruhkan di sini bukan cuma kepentingan satu atau dua partai. Lebih dari itu, ini tentang masa depan tata kelola pemerintahan nasional kita.

"Yang dipertaruhkan bukan sekadar kepentingan partai, tetapi masa depan efektivitas pemerintahan nasional," pungkas Sarmuji.

"Sistem multipartai ekstrem bukan hanya tidak relevan dengan presidensialisme, tetapi juga berisiko melumpuhkan kemampuan negara dalam mengambil keputusan strategis."