Fatayat NU Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Sebut Kunci Independensi

Margaret melihatnya sebagai komitmen nyata. "Pembentukan direktorat tersebut merupakan wujud komitmen dan langkah progresif Polri dalam merespons dan menghadirkan pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis, berperspektif korban, dan sensitif terhadap isu gender," jelasnya.

Tak hanya dukungan, Fatayat NU juga mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung reformasi Polri secara berkelanjutan. Aspek kelembagaan, kualitas SDM, hingga pelayanan publik yang adil harus terus diperkuat.

Pernyataan mereka ini sejalan dengan penolakan tegas Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terhadap wacana memindahkan Polri ke bawah kementerian. Beberapa hari sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Sigit menyatakan posisi saat ini sudah ideal.

"Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus," kata Sigit, Senin (26/1).

"Bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Alasannya sederhana tapi kuat: dengan langsung di bawah Presiden, Polri bisa bergerak cepat saat dibutuhkan tanpa birokrasi berlapis. "Kementerian ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya," tambah Sigit, mengakhiri penjelasannya.