Ketika Berbuat Baik Bisa Berujung Jeruji: Alarm Sosial dari Kasus Hogi

Sejak kasus Hogi mencuat, ada kegelisahan yang menggumpal di dada. Ia jarang diucapkan, tapi terasa. Intinya sederhana: kalau menolong orang malah bisa berujung masalah, lalu kita harus bagaimana? Publik gelisah. Hogi, yang menjadi tersangka terkait dua pelaku jambret yang tewas, kini berada di pusat badai itu.

Ini bukan cuma perkara hukum. Lebih dari itu, ini seperti alarm sosial. Bunyinya pelan, tapi menandai sesuatu yang jauh lebih besar: bagaimana sebuah sistem, tanpa sadar, bisa mendidik warganya untuk berhenti menghormati kebenaran.

Nah, ilmu perilaku sudah sering mengingatkan. Manusia itu pada dasarnya bukan makhluk yang patuh karena tahu aturan. Kita adalah makhluk yang belajar dari apa yang "berhasil" dan apa yang "berisiko". Ambil contoh studi klasik soal penitipan anak di Barat dulu.

Waktu itu, pengelola mengenakan denda kecil buat orang tua yang telat menjemput. Niatnya bagus, biar disiplin. Tapi hasilnya? Justru bikin pusing.

Orang tua malah makin sering telat. Kok bisa? Denda kecil itu mengubah segalanya. Ia mengikis rasa bersalah. "Telat itu salah" yang awalnya bernuansa moral, berubah jadi transaksi biasa. Asal bayar, urusan selesai.

Yang lebih mencengangkan, saat denda itu akhirnya dicabut, kebiasaan telat tak kunjung membaik. Normanya sudah rusak. Moral digantikan harga. Pesannya jelas: saat pelanggaran diberi sinyal "bisa ditoleransi", rasa bersalah itu pun menguap.

Riset lain, yang melibatkan lebih dari 1.400 responden di 11 negara Eropa, memperkuat temuan ini. Kenapa orang tetap melanggar aturan meski tahu itu salah? Bukan karena mereka tidak paham. Bukan juga karena kebal hukuman.

Masalah utamanya satu: melanggar sering kali "terasa aman".

Ketika hukuman dirasa tidak konsisten, tidak proporsional, atau jauh dari nalar moral biasa, otak kita gagal mengaitkan "kesalahan" dengan "akibat". Akibatnya, hukuman kehilangan daya didiknya. Yang tersisa cuma kepatuhan semu, atau sekadar taktik menghindar.

Di sisi lain, lihatlah banyak negara maju. Di sana, bahkan pejalan kaki kelompok yang dianggap paling rentan bisa dimintai pertanggungjawaban hukum kalau melanggar dan membahayakan orang lain. Pertanyaannya bukan cuma "siapa yang kena", tapi "siapa yang menciptakan keadaan berbahaya".

Prinsip seperti inilah yang bikin orang merasa aman untuk taat.

Sekarang, mari kita jujur melihat realita di sekitar. Siapa yang tidak pernah menyaksikan adegan-adegan ini?

- Orang melawan arus, tapi malah yang marah dan merasa paling benar.
- Penyerobot antrean justru dilayani lebih dulu.
- Keterlambatan dimaklumi, sementara yang datang tepat waktu harus menunggu.
- Yang tertib malah selalu dipersilakan untuk mengalah.

Pelan tapi pasti, masyarakat belajar pesan yang berbahaya dari pola-pola itu.

"Yang galak lebih selamat."
"Yang patuh justru repot."
"Ikut campur? Hati-hati, bisa kena getahnya."

Nah, kasus Hogi seperti memperbesar pesan-pesan kelam itu ke layar nasional. Bukan semata-mata karena persoalan hukumnya, tapi lebih pada sinyal sosial yang dikirimkannya.

Menurut sejumlah saksi, Hogi bergerak karena refleks. Itu murni respons spontan saat orang yang disayangi terancam, bukan hasil perencanaan. Dalam ilmu sosial, ini disebut respons fight or flight reaksi biologis bawaan saat menghadapi ancaman.

Masalahnya dimulai ketika "respons darurat" alami ini diperlakukan layaknya peristiwa hukum biasa. Seolah-olah menekan rem darurat sama saja dengan sengaja menabrak.

Di sinilah bahaya paling serius mengintai: ketakutan untuk berbuat baik, atau chilling effect. Ketika satu orang berniat baik malah terkena masalah, seribu orang lain akan memilih untuk diam. Masyarakat kita lalu berubah: mungkin lebih aman secara pribadi, tapi pasti lebih dingin secara sosial.

Sejarah sudah membuktikan. Masyarakat yang bertahan bukanlah yang hukumnya paling keras, melainkan yang kepercayaan sosialnya paling kuat.

Kepercayaan itu tumbuh subur ketika warga yakin, "Kalau saya berbuat benar, sistem tidak akan mengorbankan saya."

Ini sama sekali bukan penolakan terhadap hukum. Ini justru permohonan agar hukum bekerja dengan nurani. Sebab tugas hukum yang sejati bukan cuma menutup perkara, tapi menuntun masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pertanyaannya kemudian sederhana, tapi bobotnya berat: kita ini sedang membangun warga yang jujur, atau yang cuma pandai menghindar? Warga yang peduli, atau yang memilih tutup mata?

Kebenaran memang tak selalu menyenangkan. Ia sering memaksa kita untuk berhenti sejenak dan bercermin.

Pada akhirnya, kasus ini bukan cuma tentang Hogi. Ini tentang arah yang sedang kita tempuh sebagai bangsa. Kalau berbuat baik saja sudah bikin takut, jangan heran nanti jika semua terlihat rapi di permukaan, tapi tak ada lagi yang saling peduli di dalamnya.

Dan saat itu tiba, mungkin sudah terlambat untuk bertanya: ke mana perginya orang-orang baik?

Devie Rahmawati CICS. Peneliti Sosial Vokasi UI.