MPR Siapkan Lomba Debat Konstitusi untuk Mahasiswa pada 2026

Targetnya jelas: menjaring suara dan pandangan anak muda, terutama dari fakultas hukum, ilmu sosial politik, atau bidang terkait. Mereka ingin tahu bagaimana generasi penerus ini memandang konstitusi Indonesia pasca reformasi.

"Kita ingin tahu bagaimana pandangan mahasiswa tentang konstitusi kita, bagaimana mereka menyikapi perkembangan sistem ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945. Perdebatan di antara mereka nanti, tentu menarik untuk kita dengarkan," ucap Yasonna.

Lebih dari sekadar lomba, program ini diharapkan bisa mengasah nalar kritis dan mendorong mahasiswa mendalami konstitusi. "Karena mereka adalah generasi muda yang ke depan pasti akan terlibat langsung dalam praktik ketatanegaraan itu sendiri," tambahnya.

Di sisi lain, agenda rutin seperti Sosialisasi Empat Pilar dan penyerapan aspirasi masyarakat tetap akan berjalan di tahun 2026. Diskusi kelompok terarah juga masih jadi andalan.

"Agenda-agenda tahun 2025 seperti sosialisasi empat pilar, penyerapan aspirasi masyarakat terkait isu-isu ketatanegaraan, dan diskusi kelompok, itu tetap kita lanjutkan," tegas Yasonna.

Koordinasi dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) juga akan terus diperkuat. Mereka berencana membahas berbagai isu konstitusional yang muncul, sekaligus membuka ruang untuk topik baru.

"Dengan K3 kita pasti terus berkoordinasi, baik soal topik kajian maupun diskusi-diskusi menarik terkait dinamika konstitusi. Tahun 2025 pembahasannya sangat menarik, dan itu akan kita lanjutkan," katanya.

Intinya, ruang untuk kajian baru tetap terbuka. Misalnya, tentang penguatan kelembagaan MPR atau fungsi lembaga itu ke depannya. "Pasti akan ada topik-topik baru... Itu semua akan kita kaji bersama," pungkas Yasonna.

Rapat penting itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat, seperti Wakil Ketua BP MPR Dr. Hindun Anisah, serta Kepala Bagian Sekretariat Badan Pengkajian, Andrianto, beserta jajaran pendukung teknis lainnya.