Anggaran Riset Pertanian Menyusut, Inovasi Mandek di Rak Laboratorium

Kunjungan kerja ke Bogor pekan lalu menyisakan catatan penting bagi anggota DPR. Endang Setyawati Thohari dari Fraksi Gerindra menilai, tekad politik Presiden Prabowo di bidang pertanian memang sudah jelas. Tapi, menurutnya, tekad saja tak cukup. Semangat itu harus dibarengi dengan regulasi yang kuat dan yang tak kalah krusial dana riset yang memadai.

Masalahnya, dukungan anggaran untuk inovasi teknologi pertanian masih terbilang lemah. Padahal, hasil riset dari berbagai lembaga penelitian sudah banyak bermunculan. Sayangnya, banyak temuan cemerlang itu mentok di rak laboratorium. Alasan klasik: keterbatasan dana menghambat penyebarluasan teknologi ke tangan petani.

"BRMP sebagai penerus badan litbang harus benar-benar menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian nasional," tegas Endang.

Ia juga menyoroti hal lain yang mendesak: percepatan pengesahan Undang-Undang Sumber Daya Genetik. Ini penting untuk melindungi kekayaan genetik kita. Indonesia punya zona agroekologi yang sangat beragam, dan itu butuh payung hukum yang jelas. Tujuannya, agar pengembangan varietas unggul nggak asal-asalan, tapi betul-betul sesuai potensi lokal.

"Bibit unggul belum tentu berhasil jika tidak sesuai dengan zona agroekologinya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/1/2026).

"Karena itu, potensi lokal harus dilindungi secara regulatif."

Pernyataan itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR ke BRMP Hortikultura di Bogor, Kamis lalu. Dalam kesempatan itu, Endang sempat membandingkan kondisi riset pertanian dulu dan sekarang. Dulu, penelitian dan pengembangan benar-benar jadi prioritas. Pendanaannya cukup, insentif untuk peneliti juga ada. Sekarang? Banyak hasil riset berhenti di meja peneliti. Jangkauannya tak sampai ke sawah atau kebun.

Ia pun mengingatkan soal tren yang mengkhawatirkan: anggaran riset di Kementerian Pertanian justru cenderung menurun. Padahal, seharusnya riset diperkuat sebagai fondasi utama swasembada pangan. Anggaran idealnya bisa mencapai 20 persen dari total anggaran kementerian.

Meski begitu, Endang mengakui political will Presiden Prabowo di sektor pertanian sudah terlihat kuat. Hanya saja, ia menekankan perlunya langkah strategis yang berkelanjutan. Jangan sampai kebijakan riset pertanian berubah-ubah setiap kali menteri berganti. Itu yang harus dihindari.