Kompolnas Soroti Dukungan Anggaran untuk Ditres PPA dan PPO yang Baru Diluncurkan

Polri baru saja meluncurkan Ditres PPA dan PPO di 11 Polda serta satuan serupa di 22 Polres. Langkah ini langsung mendapat sorotan. Gufron Mabruri, salah satu anggota Kompolnas, tak ragu memberi apresiasi. Menurutnya, ini adalah terobosan strategis. Sebuah sinyal kuat bahwa Polri serius memperkuat perlindungan untuk kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

“Peluncuran Ditres PPA dan PPO menunjukkan bahwa Polri tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian penting dari sistem penanganan perkara,”

Demikian disampaikan Gufron dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026).

Dia melihat ini sebagai respons nyata. Kasus kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang kian kompleks, angkanya terus naik. Kehadiran direktorat khusus ini dianggap sebagai wujud komitmen untuk menjawab tantangan itu. Di sisi lain, Gufron juga menyoroti dukungan pemerintah. Kehadiran Kapolri langsung dalam peluncuran dan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian P2MI menunjukkan ada upaya sinergi yang dibangun. Bukan sekadar formalitas.

Tapi, tentu saja, ada catatan penting. Gufron lugas menyampaikannya. Penguatan kelembagaan saja tidak cukup. Ia menekankan, semua ini harus diiringi dukungan politik anggaran yang memadai dari pemerintah pusat dan DPR RI. Tanpa itu, efektivitas dan keberlanjutannya dipertanyakan.

“Sebagai direktorat yang baru dibentuk, Ditres PPA dan PPO tentu membutuhkan dukungan politik anggaran yang kuat,” katanya.

Kebutuhannya konkret: infrastruktur, sarana prasarana, dan yang tak kalah vital, peningkatan kapasitas SDM. Polisi yang menangani harus punya perspektif gender dan keahlian khusus dalam menangani korban. Ini bukan pekerjaan mudah.

Memang, tantangannya berlapis. Karakteristik kasus di Aceh pasti beda dengan di Papua. Keberadaan direktorat dengan pendekatan berbasis korban jadi kebutuhan mendesak di semua daerah. Karena itu, Gufron mendorong agar pembentukannya tidak berhenti di 11 Polda dan 22 Polres tadi. Harus merata, menyeluruh, di seluruh jajaran Polri di Indonesia.

“Perlindungan perempuan dan anak adalah kebutuhan nasional, tidak mengenal batas wilayah. Karena itu, dukungan kebijakan dan anggaran harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Penekanan lainnya adalah soal pemulihan. Bagi Gufron, penyelesaian perkara di pengadilan bukanlah garis finish. Polri harus memastikan korban mendapat pendampingan profesional dan berkelanjutan, terintegrasi dengan kementerian/lembaga lain. Inilah yang akan membuat layanan itu benar-benar humanis dan berpihak pada korban.

Ke depan, Kompolnas akan terus mengawal. Melalui fungsi pengawasan dan rekomendasinya, mereka mendorong Ditres PPA dan PPO agar bisa benar-benar bekerja optimal. Harapannya jelas.

“Dengan dukungan politik anggaran yang memadai serta kolaborasi lintas sektor yang kuat, Ditres PPA dan PPO diharapkan menjadi garda terdepan dalam perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan perdagangan orang di Indonesia,” tutup Gufron.