Ketua DPD Dukung Pemerintah Hitung Ulang Anggaran Makan Bergizi Gratis Demi Efektivitas dan Efisiensi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyatakan dukungan dan penghormatannya terhadap keputusan pemerintah yang berencana mengurangi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataannya, ia menilai program tersebut memiliki peran strategis dalam upaya penurunan angka stunting di berbagai daerah, namun alokasi anggarannya dinilai perlu dievaluasi dan dihitung ulang agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Kami menyambut baik dan mendukung penuh upaya pemerintah menghitung ulang alokasi anggaran dan mengevaluasi program MBG agar lebih efektif dan efisien,” ujar Sultan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (13/6/2026).

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, Sultan menekankan pentingnya pemerintah memperkuat fundamental ekonomi di daerah. Menurutnya, penguatan tersebut harus difokuskan pada sektor riil yang mampu memberikan dampak ekonomi secara luas, seperti sektor manufaktur, hilirisasi pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Ia juga mengingatkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dioptimalkan sebagai faktor pengungkit kinerja ekonomi nasional.

Sementara itu, Sultan mendorong pemerintah untuk kembali meningkatkan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, insentif fiskal yang diberikan kepada daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak hanya membantu pemerintah daerah merealisasikan kebijakan lokal, tetapi juga mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah di tingkat daerah.

“Insentif fiskal pemerintah kepada daerah dalam bentuk DAK dan DBH tidak hanya membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan daerah, tapi juga dalam rangka untuk mendukung realisasi program-program prioritas pemerintah di daerah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa akan ada pengurangan anggaran pada Program MBG. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah pemangkasan, melainkan hasil perhitungan ulang yang menunjukkan adanya penurunan kebutuhan anggaran. “Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini,” kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta beberapa waktu lalu.