Redistribusi Guru ASN: Solusi atau Sekadar Wacana untuk Atasi Ketimpangan?

Langkah pemerintah memindahkan guru ASN dari sekolah negeri yang kelebihan staf pengajar ke sekolah swasta yang kekurangan, mendapat sorotan. Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, upaya redistribusi ini harus dilakukan secara konsisten. Tujuannya jelas: memaksimalkan peningkatan mutu pembelajaran agar benar-benar merata di seluruh Indonesia.

Rencana ini sendiri sudah punya payung hukum, yakni Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen No. 82 Tahun 2025. Tapi, seperti biasa, yang jadi soal bukan hanya aturannya, melainkan eksekusinya di lapangan.

"Upaya redistribusi guru harus konsisten dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerataan mutu pembelajaran di Tanah Air,"

tegas Rerie sapaan akrab Lestari Moerdijat dalam sebuah keterangan tertulis yang diterima Selasa (20/1) lalu.

Di satu sisi, data nasional terlihat cukup menggembirakan. Rasio guru-siswa secara keseluruhan tampak ideal. Untuk tingkat SD/MI angkanya 1:15, lalu SMP/MTs 1:13, SMA/MA 1:12, dan SMK 1:11. Angka-angka ini, kalau dilihat sekilas, seolah menunjukkan kita tak punya masalah.

Namun begitu, realitanya tak sesederhana itu.

Persoalan klasik ketimpangan justru muncul ke permukaan. Dari total sekitar 3,47 juta guru di tahun ajaran 2025/2026, hampir separuhnya tepatnya 44% atau sekitar 1,5 juta guru berkumpul di Pulau Jawa. Bayangkan. Konsentrasi yang begitu masif ini tentu menciptakan kesenjangan yang lebar dengan daerah lain.

Menurut Rerie, kondisi seperti ini harus segera ditangani dengan aksi nyata. Redistribusi guru yang sudah diagendakan adalah salah satu jawabannya. Tapi, dia menekankan, kebijakan ini butuh dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan di daerah. Tanpa itu, rencana sebaik apa pun bisa mentok di tengah jalan.

Dia pun mendorong agar tahun ini, selain fokus pada program revitalisasi sekolah, langkah redistribusi guru juga bisa berjalan mulus. Impiannya sederhana: sarana yang lengkap didukung tenaga pendidik berkualitas yang tersebar merata.

Jika itu terwujud, bukan tidak mungkin proses membangun SDM nasional yang tangguh dan berdaya saing bakal jauh lebih cepat. Masa depan pendidikan, pada akhirnya, ditentukan oleh langkah-langkah strategis hari ini.