Rerie Soroti Data Miris: Orang Tua Jadi Pelaku Dominan Pelanggaran Hak Anak

Kualitas Pola Asuh Harus Konsisten Ditingkatkan

Lestari Moerdijat, atau yang akrab disapa Rerie, kembali menekankan pentingnya peran keluarga. Wakil Ketua MPR RI ini mendorong agar peningkatan kualitas pola asuh dilakukan secara konsisten. Baginya, ini adalah langkah kunci untuk membangun perlindungan anak sejak dini di Indonesia.

"Upaya meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak itu sangat penting," ujar Rerie dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, keluarga harus menjadi sistem perlindungan pertama yang kuat bagi anak.

Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) cukup memprihatinkan. Laporan Akhir Tahun mereka yang dirilis Kamis (15/1) mencatat, sepanjang 2025 ada 1.508 masyarakat yang mengakses layanan pengaduan. Mayoritas laporan masuk via kanal daring.

Secara total, tercatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan jumlah korban mencapai 2.063 anak. Dari sisi demografi, anak perempuan mendominasi sebagai korban dengan persentase 51,5%. Anak laki-laki menyusul di angka 47,6%, sementara 0,9% sisanya tidak mencantumkan jenis kelamin.

Yang ironis, pelaku pelanggaran terbanyak justru berasal dari lingkaran terdekat. Ayah kandung (9%) dan ibu kandung (8,2%) menempati posisi puncak, disusul oleh pihak sekolah dan pelaku lain. Namun, ada fakta yang lebih mengkhawatirkan: 66,3% kasus sama sekali tidak mencantumkan identitas pelakunya. Data ini, bagi Rerie, menunjukkan betapa rapuhnya mekanisme perlindungan anak yang ada saat ini.

"Pemahaman orang tua tentang pola asuh yang baik harus bisa diterapkan secara luas," tegasnya.

Di sisi lain, laporan KPAI juga menyoroti satu masalah klasik: pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak yang masih rendah, terutama di daerah tertinggal. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa upaya perlindungan anak tidak bisa setengah-setengah.

Rerie berharap, ke depan bisa dibangun sebuah mekanisme yang mudah dipahami oleh semua orang tua dan pihak terkait. Tujuannya jelas: agar pola asuh yang tepat bisa benar-benar diterapkan di setiap rumah tangga.

Namun begitu, upaya itu tidak akan maksimal hanya dengan mengandalkan keluarga. Perlu ada sinergi. "Selain penguatan di keluarga, kita butuh masyarakat yang responsif dan kehadiran negara yang nyata," tambah Rerie. Menurut anggota Komisi X DPR RI ini, membangun ekosistem perlindungan anak yang tepat adalah sebuah keharusan.

Lantas, bagaimana membangun sistem yang kuat? Rerie punya beberapa catatan. Integrasi data yang akurat adalah fondasinya. Lalu, respons penanganan kasus harus cepat. Tidak kalah penting, harus ada keberpihakan dan dukungan nyata dari semua pemangku kepentingan untuk merealisasikan setiap langkah yang diambil.

"Kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan harus konsisten dibangun," pungkas Rerie.

Harapannya, sistem yang lahir nanti mampu melindungi setiap anak bangsa dari ancaman berbagai bentuk kekerasan di Tanah Air. Itu impian yang harus diwujudkan bersama.