2026: Ketika Dunia Bergejolak, Indonesia Berbenah di Tengah Perang Sumber Daya

Euforia pergantian tahun 2026 belum juga reda, ketika dunia dikejutkan oleh aksi militer Amerika Serikat di Caracas. Mereka menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Ini bukan sekadar operasi militer biasa. Lebih dari itu, aksi ini adalah sinyal keras, sebuah pernyataan tentang arah baru tatanan global yang kian tak menentu. Di sini, intervensi menjadi panggung untuk pamer kekuatan, perebutan pengaruh, dan perebutan sumber daya yang makin susah dicari.

Menurut Manning dan Burrows dari Stimson Center, tahun 2026 ini bisa jadi adalah gerbang menuju sebuah "Zaman Kekacauan". Peta geopolitik global memang terasa semakin panas dan mencemaskan. Stabilitas yang dulu dianggap lumayan, kini terancam bagi hampir semua negara.

Risiko yang Semakin Nyata

Kita sekarang hidup dalam fase ketidakpastian yang mendalam. Risiko geopolitik bukan lagi teori, tapi sudah kasat mata. Lihat saja: ekonomi global limbung, multilateralisme macet, ancaman nuklir kembali mengemuka. Belum lagi gelombang keresahan Generasi Z di banyak negara akibat krisis ekonomi, ditambah lagi agenda iklim yang terpinggirkan. Disrupsi AI, ketegangan di Asia-Pasifik dan Eropa, serta gejolak Timur Tengah yang tak kunjung padam. Semua ini saling berkait, seperti jaring laba-laba yang siap menjerat siapa saja, termasuk Indonesia.

Namun begitu, ada satu faktor fundamental yang sering terlupakan di balik semua risiko tadi: soal sumber daya alam. Inilah harta karun yang jadi rebutan negara-negara besar. Seiring melonjaknya populasi dan ekonomi yang fluktuatif, permintaan akan sumber daya strategis seperti pangan dan energi melambung tinggi. Sumber daya semacam ini kini jadi alat kekuasaan. Masalahnya, semua negara butuh, tapi tak semua negara punya.

Dengan tensi geopolitik yang memanas, konflik memperebutkan sumber daya akan mendominasi setiap gerakan dan kebijakan negara. Apalagi, banyak cadangan sumber daya itu justru terletak di wilayah-wilayah rawan konflik. Seperti diungkapkan Song dkk (2024), perebutan sumber daya alam kerap memicu konflik bersenjata. Dan ketika risiko geopolitik meningkat, konflik tersebut bisa memburuk dan mengancam stabilitas kawasan.

Pangan dan Energi: Pertaruhan Masa Depan

Lalu, di tengah dinamika global yang pelik ini, pertanyaan terpenting buat kita bukanlah mencari siapa yang salah. Yang lebih mendasar adalah: seberapa siapkah Indonesia menghadapi dampaknya? Jawabannya terletak pada ketahanan nasional kita terhadap sumber daya strategis. Inilah kunci yang harus kita kunci bersama.

Konsep ketahanan negara kini tak lagi cukup diartikan sebagai kekuatan militer belaka. Ketahanan sejati justru diuji dari kemampuan negara memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi, terutama pangan dan energi. Dua hal ini akan ibarat air di tengah gurun pada masa depan. Mereka harus kita jadikan aset strategis bangsa.

Begitu konflik global meletus, pangan dan energi dengan cepat berubah jadi komoditas yang sangat politis. Perang mengacaukan distribusi, memicu pembatasan ekspor, dan akhirnya menyebabkan kelangkaan serta lonjakan harga yang drastis. Negara yang bergantung pada impor akan paling menderita.

Indonesia jelas tidak kebal. Sebagai bagian dari sistem global, guncangan di tempat lain pasti akan sampai ke sini. Karena itulah, peringatan Presiden Prabowo Subianto soal bahaya ketergantungan impor harus didengar sebagai alarm.

Sejak awal pemerintahannya, Presiden telah menegaskan arah kebijakan ini. Dalam pidato pertamanya usai dilantik pada 20 Oktober 2024 di Gedung Nusantara, Jakarta, ia menyampaikan komitmen kuat Indonesia untuk menuju swasembada pangan dan energi.

Komitmen ini lahir dari kesadaran bahwa dunia ke depan makin kompetitif dan penuh risiko. Sebagai ahli strategi militer, Prabowo memang sejak lama memberi perhatian penuh pada isu ketahanan pangan dan energi sebagai kebijakan strategis. Sebab, negara yang bisa memberi makan rakyatnya sendiri akan jauh lebih tangguh menghadapi tekanan global, sanksi ekonomi, atau gangguan rantai pasok.

Tak hanya itu, pemanfaatan sumber daya strategis juga diarahkan agar tak lagi sekadar diekspor dalam bentuk mentah. Hilirisasi, industrialisasi berbasis sumber daya domestik, dan penguatan industri strategis adalah upaya untuk menciptakan nilai tambah dan memperkokoh fondasi ekonomi nasional.

Sebuah Pekerjaan Bersama

Tapi, kebijakan pemerintah saja tidak akan cukup. Ketahanan nasional bukan cuma urusan elite di Jakarta, melainkan kerja kolektif seluruh elemen masyarakat. Dukungan pada produk dalam negeri, kesadaran akan pentingnya kemandirian, serta sikap rasional dalam membaca dinamika global adalah kontribusi nyata setiap warga.

Di tengah perbedaan pandangan politik dan hiruk-pikuk demokrasi, sebenarnya ada satu hal yang harusnya menyatukan kita: kepentingan nasional. Di dunia yang bergejolak ini, Indonesia tak boleh kehilangan fokus untuk memperkuat ketahanannya. Maka, seluruh energi bangsa sebaiknya dikerahkan untuk mendukung program strategis pemerintah ini secara berkelanjutan.

Sejarawan Yunani Thucydides pernah mengingatkan, bahwa pihak yang kuat melakukan apa yang mereka mampu, sementara yang lemah menerima apa yang harus mereka tanggung. Bangsa yang tak punya kekuatan dan persiapan memadai akan tergilas. Ini harus jadi peringatan untuk kita semua.

Dalam tatanan global yang keras dan penuh kompetisi, hanya negara kuat yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Indonesia tak boleh berada di posisi lemah. Dunia mungkin di luar kendali kita, tetapi ketahanan nasional justru ada dalam genggaman kita sendiri.

Memasuki 2026, ini saatnya kita bergegas. Memperkuat agenda strategis bangsa untuk menghadapi risiko geopolitik yang sudah nyata di depan mata. Memperkuat ketahanan nasional, khususnya pada sumber daya strategis, bukan lagi sekadar pilihan. Ini adalah sebuah keharusan.

Dr Endang Tirtana

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia