Eropa Terjebak Dilema di Balik Papan Catur Gaza yang Kontroversial

Sejak awal, Board of Peace (BoP) Gaza langsung dicap sebagai "sandiwara neokolonial". Bahkan ada yang menyebutnya sebagai penghinaan terhadap hukum internasional. Kritik pedas itu terus bergulir. Tapi anehnya, beberapa pemimpin Eropa justru menunjukkan ketertarikan untuk duduk di badan administratif baru itu. Padahal, BoP adalah bagian dari rencana perdamaian yang ingin mengakhiri konflik mematikan yang sudah menewaskan puluhan ribu orang.

Intinya, BoP ini akan memegang peran kunci. Badan yang diusung mantan Presiden AS Donald Trump tahun lalu itu punya tugas besar: mengawasi penyaluran bantuan, rekonstruksi Gaza, dan mensupervisi pemerintahan teknokratis Palestina di sana. Trump sendiri bahkan menyatakan akan memimpin langsung dewan yang beranggotakan 15 orang tersebut.

Rencana perdamaian 20 poin itu, termasuk pembentukan BoP, akhirnya diformalkan lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 di pertengahan November tahun lalu. Tapi, jalan mulus tidak menyambut. Badan ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak.

Argumen penolakannya jelas. BoP dinilai tidak memberi ruang bagi warga Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Lebih parah lagi, ia tidak punya batas waktu yang jelas. Hal ini berpotensi memperpanjang apa yang oleh PBB diklasifikasikan sebagai pendudukan ilegal Israel. Tak cuma itu, banyak ahli hukum yang melihat BoP melanggar hukum internasional dalam beberapa aspek.

Sebagai contoh, ada analisis menarik dari peneliti hukum Safia Southey untuk American Society of International Law bulan lalu. Southey menilai BoP mengubah "hak menentukan nasib sendiri yang tidak dapat dicabut" milik rakyat Palestina sebagaimana disebut dalam opini Mahkamah Internasional (ICJ) 2024 menjadi sekadar "hak istimewa bersyarat". Perubahan fundamental ini yang jadi masalah.

Penunjukan Perdana dan Isu Mandat Baru

Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan nama pertama. Nickolay Mladenov, diplomat Bulgaria, ditunjuk sebagai direktur BoP. Mladenov bukan wajah baru; ia pernah menjadi koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah antara 2015 dan 2020, sehingga dikenal baik di kalangan politik Israel dan Palestina.

Pengumuman anggota lainnya konon akan menyusul, meski waktunya masih abu-abu. Ada desas-desus bahwa Trump akan mengumumkan nama-nama itu pekan ini, menjelang pertemuan perdana BoP di sela Forum Ekonomi Dunia di Swiss. Selain negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Turki, beberapa negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia juga diprediksi akan diundang.

Namun, laporan harian Israel Haaretz pada Selasa (13/01) mengungkap kemungkinan perubahan besar. Sumber yang dikutip menyebut, jika BoP dinilai sukses di Gaza, mandatnya bisa diperluas untuk menangani konflik lain bahkan termasuk perang di Ukraina. Lebih jauh, badan ini bisa berfungsi sebagai semacam alternatif bagi PBB.

Gagasan untuk sepenuhnya melewati PBB di masa depan ini tentu bakal memicu kegelisahan. Apalagi, sejak awal sudah jelas BoP akan beroperasi di luar kerangka PBB, sesuatu yang oleh banyak pengamat dianggap belum pernah terjadi sebelumnya.

Muriel Asseburg, pakar Timur Tengah dari German Institute for International and Security Affairs (SWP), memberi komentar terkait hal ini.

"Bertentangan dengan pengumuman sebelumnya, mungkin kita tidak akan melihat penunjukan anggota BoP dalam beberapa hari ke depan, melainkan nanti bulan ini," katanya.

Menurut Asseburg, mandat baru BoP harus dijelaskan dulu kepada calon anggota. "Jika ada pemikiran bahwa BoP akan menjadi mekanisme alternatif PBB, antusiasme tentu akan jauh berkurang," tambahnya.