KPK Gelar Pertemuan Darurat Bahas Potensi Korupsi di Impor Energi AS

KPK mengundang sejumlah pejabat pemerintah untuk membahas rencana yang cukup sensitif: pembelian energi dari Amerika Serikat. Pertemuan ini dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan beberapa wakil menteri. Lembaga antirasuah itu punya alasan kuat menggelar diskusi. Mereka mencium potensi korupsi yang cukup besar dalam proses impor energi nantinya.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengakui hal itu. "Ya tentu kalau kita bicara resiko terjadinya korupsi, bisa jadi ini memang punya potensi resiko terjadinya korupsi yang cukup tinggi," ujarnya kepada awak media, Rabu (14/1/2026).

Intinya, ini langkah pencegahan. KPK ingin memitigasi masalah sebelum semuanya terjadi. Nanti, akan dilakukan asesmen mendalam untuk mengidentifikasi titik-titik rawan.

"Kita melakukan langkah mitigasi di awal, melakukan pencegahan supaya tindak pidana korupsi ini tidak perlu terjadi," jelas Budi. "Kita cegah di awal, sehingga kita melakukan assessment terhadap resiko-resiko yang berpotensi muncul dalam proses-proses importasi energi ini."

Usai pertemuan, Menko Airlangga juga angkat bicara. Menurutnya, fokus pembicaraan memang seputar penilaian risiko.

"Pertama, terkait dengan rencana pembelian energi dari Amerika. Kami sedang mempersiapkan perpres dan perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait dengan risk assessment-nya," kata Airlangga di gedung Merah Putih KPK, Kuningan. "Jadi masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi perpres yang sedang dibuat karena kami akan membuat dua perpres."