Pemerintahan Donald Trump akhirnya mengambil langkah tegas. Cabang Ikhwanul Muslimin di tiga negara Timur Tengah tepatnya Lebanon, Yordania, dan Mesir resmi dicap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Sanksi pun dijatuhkan, baik terhadap kelompok maupun para anggotanya di ketiga negara itu.
Pengumuman resminya sendiri baru keluar Rabu (14/1/2026), mengutip laporan Associated Press. Tapi keputusan itu sudah diumumkan sehari sebelumnya, Selasa waktu AS, oleh dua lembaga sekaligus: Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri. Alasannya klasik: kelompok ini dinilai memicu risiko serius bagi kepentingan Amerika dan keamanan kawasan.
Nah, label yang diberikan ternyata tak seragam. Untuk cabang di Lebanon, Departemen Luar Negeri AS memberikan cap paling berat: organisasi teroris asing. Implikasinya jelas memberi dukungan material apa pun kepada mereka sudah bisa dipidana.
Di sisi lain, cabang di Yordania dan Mesir ditetapkan oleh Departemen Keuangan dengan sebutan "teroris global yang ditetapkan secara khusus". Alasan utamanya? Dukungan mereka kepada Hamas.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, bersuara keras mengenai hal ini.
"Penetapan ini mencerminkan tindakan awal dari upaya berkelanjutan untuk menggagalkan kekerasan dan destabilisasi yang dilakukan oleh cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di mana pun itu terjadi," ujarnya.
Dia menegaskan, "Amerika Serikat akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk merampas sumber daya dari cabang-cabang Ikhwanul Muslimin ini untuk terlibat dalam atau mendukung terorisme."
Langkah Washington ini langsung mendapat sambutan hangat dari Kairo. Otoritas Mesir, yang sudah lama berkonfrontasi dengan kelompok tersebut, menyambutnya sebagai "langkah penting" dalam perang melawan ekstremisme. Sebuah pujian yang bisa ditebak, tapi tetap signifikan.
Artikel Terkait
detikcom dan BAKTI Komdigi Gelar Apresiasi Konektivitas Digital 2026 untuk Para Penghubung Negeri
Basarnas Kerahkan Tim Gabungan Cari Helikopter Hilang di Sekadau
Wakil Ketua MPR Desak Pengakuan Hak Perempuan Adat untuk Hadapi Krisis Iklim dan Pangan
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati: Indonesia Pacu Pasar Karbon Berintegritas Tinggi di Forum Dunia