Tito Karnavian Soroti Empat Kabupaten Sumbar yang Masih Butuh Perhatian Ekstra Pascabencana

Di sisi lain, ada pekerjaan mendesak lain. Tito meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan rumah rusak, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Percepatan perbaikan dan pembangunan rumah baik lewat relokasi, hunian sementara, atau hunian tetap adalah kunci untuk menekan jumlah pengungsi.

Besaran bantuannya sudah ditetapkan: Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.

Tapi ia mengingatkan, bantuan itu harus tepat sasaran. Kepala daerah diminta memastikan dana digunakan murni untuk renovasi, tanpa penyimpangan di level mana pun.

“Jangan diada-adain,” tegas Tito dengan nada serius.

“Kalau diadain, ada Pak Kajari, ada Pak Kajati, ada nanti dari Polri, penegak hukum, yang mengawasi. Masalah, nanti.”

Lebih dari sekadar membangun fisik, Tito menjelaskan, upaya ini bertujuan memulihkan daya beli masyarakat. Bantuan jaminan hidup, bansos, dan Dana Tunggu Hunian disiapkan agar ekonomi warga terdampak tetap bergerak selagi rumah mereka dibangun.

Ia juga meminta Dinas Sosial di setiap daerah mendata warga yang status ekonominya anjlok akibat bencana. Data ini penting agar mereka tak terlewat dari penerima bantuan sosial.

Rapat koordinasi itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Mulai dari Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Wagub Vasko Ruseimy, hingga jajaran Forkopimda dan seluruh kepala daerah se-Sumbar. Semua hadir, menggarisbawahi betapa gentingnya agenda pemulihan ini.