Poros Riyadh-Abu Dhabi Retak di Medan Perang Yaman

Selama bertahun-tahun, poros Riyadh-Abu Dhabi tampak tak tergoyahkan, terutama di medan perang Yaman. Tapi kini, fondasi itu retak. Di penghujung 2025 hingga awal 2026, eskalasi militer yang terjadi justru mengungkap perpecahan mendalam antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Musuh bersama, kelompok Houthi di utara, tak lagi cukup untuk menyatukan mereka.

Puncaknya adalah serangan udara Saudi yang menghantam pos-pos kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (STC). Nah, kelompok inilah yang selama ini didukung oleh UEA. Serangan itu menjadi sinyal paling gamblang: visi kedua sekutu ini tentang masa depan Yaman sudah tidak sejalan lagi.

Hadramaut: Titik Pemicu yang Sensitif

Semuanya berpusat di Hadramaut. Provinsi terluas di Yaman ini bukan cuma kaya minyak. Bagi Saudi, wilayah ini punya ikatan kultural dan genealogis yang kuat. Banyak keluarga elite kerajaan berakar dari sini. Jadi, stabilitas Hadramaut bukan sekadar urusan keamanan perbatasan, tapi juga menyangkut harga diri.

Ketika STC, dengan dukungan diam-diam UEA, melancarkan operasi besar-besaran dan merebut kendali atas Hadramaut dan Al-Mahra pada Desember 2025, Riyadh langsung berang. Dua provinsi itu mencakup hampir separuh wilayah Yaman dan berbatasan langsung dengan Saudi. Bagi mereka, ini ancaman yang terlalu dekat dan nyata.

Serangan udara pada Jumat, 2 Januari 2026, di al-Khashaa, Hadramaut, adalah jawabannya. Menurut laporan, tujuh orang tewas dan puluhan terluka. Mohammed Abdulmalik, pemimpin STC setempat, dengan tegas menyebut serangan itu menargetkan markas kelompoknya.

Tak berhenti di situ. Riyadh juga menuding Pelabuhan Mukalla sebagai jalur masuk senjata ilegal untuk STC dan mereka yakin senjata itu berasal dari Uni Emirat Arab. Abu Dhabi tentu saja membantah. Namun begitu, tuduhan itu telah memperdalam jurang di antara mereka.

Ini perubahan signifikan. Untuk pertama kalinya, Saudi secara terbuka tidak hanya berperang melawan Houthi, tapi juga membombardir kelompok yang secara nominal masih satu koalisi dengannya.

Kekacauan di Mukalla dan Perebutan Kendali

Keesokan harinya, pada 3 Januari, kekacauan meluas. Serangan udara lagi-lagi mengguncang Mukalla, kali ini menghantam markas Brigade Parshid milik STC. Saksi mata melihat kepulan asap hitam membubung. Siapa dalangnya? Belum ada yang mengaku. Tapi situasi di lapangan semakin panas dan kacau.

Di tengah vacuum kekuasaan itu, kelompok bersenjata lain, Pasukan Perlindungan Hadramaut yang loyal kepada pemerintah Yaman, mulai bergerak. Mereka mengklaim merebut sejumlah posisi militer dari STC. Gubernur Hadramaut, Salem al-Khanbashi, berteriak lewat imbauan agar warga menjauhi zona konflik dan menghentikan penjarahan.

Pemerintah Yaman yang diakui internasional, dengan dukungan penuh Riyadh, mengumumkan bahwa Pasukan Perisai Nasional mereka telah menguasai wilayah gurun dan lembah Hadramaut. Sekarang, mereka bergerak ke pesisir, termasuk Mukalla. Langkah ini jelas: upaya merebut kembali provinsi strategis itu dari cengkeraman separatis.

Diplomasi di Bawah Ancaman Rudal

Di balik dentuman bom, Saudi juga main kartu diplomasi. Kementerian Luar Negeri mereka mengeluarkan seruan, mengajak semua faksi selatan untuk duduk dalam sebuah forum di Riyadh. Tujuannya, merumuskan solusi yang "adil" untuk masalah selatan.

Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Rashad al-Alimi, ikut mengamplifikasi undangan itu. Dia menekankan pentingnya "keadilan" bagi perjuangan selatan, tapi menolak solusi sepihak.

Namun, ajakan berdialog ini terasa paradoks. Bagaimana mungkin bicara damai sementara serangan udara masih berlangsung? Bagi STC, ini bisa dilihat sebagai taktik Saudi untuk melemahkan posisi tawar mereka setelah keberhasilan militer di lapangan.

Langkah Berani STC: Deklarasi Kemerdekaan

STC tak tinggal diam. Di hari yang sama dengan serangan udara pertama, mereka malah melangkah lebih jauh. Aidarous al-Zubaidi, pemimpin STC, secara resmi mengumumkan konstitusi untuk sebuah negara merdeka: Negara Arab Selatan.

Dokumen 30 pasal itu mengklaim wilayah bekas Yaman Selatan dan akan berlaku selama dua tahun sebelum referendum digelar. Ini langkah paling berani mereka menuju pemisahan diri.

Pemerintah Yaman di Sana'a tentu saja menolak mentah-mentah. Tapi deklarasi ini telah mengubah peta politik. Ambisi STC kini tak lagi terselubung, dan itu mempersulit upaya rekonsiliasi di kubu anti-Houthi.

Retaknya hubungan Saudi-UEA sebenarnya sudah lama mengendap. Sejak intervensi 2015, strategi mereka berbeda. Saudi fokus pada serangan udara dan menjaga keutuhan Yaman. Sementara UEA, dengan pendekatan yang lebih pragmatis, membangun jaringan milisi lokal di selatan, termasuk mendukung STC. Perebutan Aden oleh STC pada 2018 adalah titik awal perbedaan itu menjadi terang-terangan.

Sekarang, dengan STC menguasai wilayah luas dan mendeklarasikan negara sendiri, perbedaan itu meledak jadi konfrontasi. Bagi Saudi, Yaman yang terpecah adalah mimpi buruk keamanan. Bagi UEA, pengaruh di pelabuhan selatan Yaman adalah aset strategis.

Dinamika ini mengingatkan pada teori "Security Dilemma" dari Robert Jervis. Intinya, dalam dunia yang anarkis, tindakan yang dimaksudkan untuk pertahanan diri sering dilihat sebagai ancaman oleh pihak lain. Penguatan militer STC di Hadramaut yang bagi mereka dan UEA adalah langkah defensif dilihat Saudi sebagai ancaman langsung. Respons keras Saudi kemudian dianggap STC sebagai agresi, yang membenarkan upaya pemisahan diri mereka lebih jauh. Ini spiral yang saling memicu, dan sulit dihentikan.

Apa Artinya Bagi Masa Depan?

Implikasinya serius. Pertama, konflik internal di kubu anti-Houthi jelas melemahkan mereka secara keseluruhan. Bisa jadi malah membuka pintu bagi aktor regional lain untuk ikut campur. Kedua, deklarasi kemerdekaan STC berpotensi memicu perang saudara baru, terpisah dari konflik dengan Houthi.

Peristiwa di Hadramaut ini lebih dari sekadar bentrokan lokal. Ini adalah cermin dari kegagalan membangun konsensus politik di Yaman. Aliansi yang dibangun di atas kepentingan jangka pendek, akhirnya runtuh ketika ambisi dan rasa saling curiga mengambil alih.

Seperti yang diingatkan Jervis, tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik, bahkan sekutu terdekat pun bisa terjebak dalam spiral konflik yang mereka ciptakan sendiri. Spiral di Yaman ini tak hanya mengancam negara itu, tapi juga stabilitas Teluk secara keseluruhan. Situasinya rapuh, dan jalan keluar tampaknya masih sangat jauh.

Aji Cahyono. Master of Arts (MA) Bidang Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Founder Indonesian Coexistence.