Presiden Prabowo Subianto baru saja menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Penunjukan ini langsung direspon Tito. Ia berencana segera menggelar rapat untuk menyusun langkah dan struktur tim.
"Jadi, saya akan rapat berdua untuk menentukan apa langkah-langkah dan struktur," ucap Tito di Hambalang, Kota Bogor, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, tugas satgas ini cukup kompleks. Bukan cuma soal membangun kembali infrastruktur yang rusak, tapi juga memulihkan seluruh sendi kehidupan masyarakat. Mulai dari pendidikan, pemerintahan, hingga layanan kesehatan harus kembali berjalan normal.
"Ya melihat apa yang darurat mulai pemulihan infrastruktur, pendidikan, pemerintahan pembangunan jalan, kemudian masalah perumahan, kemudian masalah fasilitas kesehatan, pelayanan publik, ya semua," jelasnya.
Cakupan wilayah kerja satgas ini terbatas pada tiga provinsi yang paling parah terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tercatat ada 52 kabupaten dan kota yang masuk dalam daftar. Sementara itu, penanganan bencana di daerah lain masih tetap menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Ini bencana Sumatera. 3 provinsi 52 kabupaten kota. (Daerah lain) masih BNPB," tegas Tito.
Soal target waktu penyelesaian, Tito memilih untuk tidak bicara muluk-muluk. Ia lebih menekankan pada kecepatan dan kesungguhan kerja timnya.
"Target tidak. Tidak ada target tapi ya tentu kita akan bekerja secepat mungkin," ungkapnya.
Sebelum pernyataan Tito, penunjukan ini telah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Dalam pengumuman tersebut, disebutkan juga nama-nama yang akan mendampingi Tito.
"Beliau menunjuk Bapak Tito Karnavian Mendagri sebagai ketua satgas yang didampingi wakil ketua satgas Bapak Richard Tampubolon kemudian dibantu dewan pengarah yang akan diketuai Menko PMK," kata Prasetyo di lokasi yang sama.
Alasan di balik pilihan Presiden Prabowo terhadap Tito ternyata cukup strategis. Kapasitasnya sebagai Mendagri dinilai krusial untuk mengkoordinasi pemulihan di tiga provinsi yang luas itu. Dengan jaringan kewilayahan yang dimilikinya, diharapkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lain bisa berjalan lebih lancar dan efektif.
"Jadi pertimbangannya karna bencana kali ini yang terdampak di 3 provinsi yang cukup luas dan dalam kapasitas beliau sebagai menteri dalam negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah mendagri dapat dikoordinasikan lebih baik," papar Prasetyo.
Artikel Terkait
Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan Selama Cuti Bersama Idul Adha 1447 H
Wamendesa: Kritik pada Program Pemerintah Bagian dari Demokrasi, Semua Pihak Diajak Bangun Desa
China Serukan Gencatan Senjata Komprehensif di Kawasan Teluk dalam Pertemuan PBB
Polisi Tanggamus Tangkap Lima Pemburu Rusa Sambar di Kawasan Hutan Konservasi